Tanpa Perjanjian Ekstradisi, La Nyalla Sulit Dipulangkan

TERSANGKA kasus korupsi penggunaan dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur yang dipergunakan membeli saham perdana Bank Jatim, La Nyalla Mattalitti, sulit dipulangkan ke Indonesia. Pasalnya, Indonesia dan Singapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi.

"Kalau ada perjanjian ekstradisi untuk memulangkan La Nyalla jadi lebih mudah. Kalau tidak ada, maka akan repot," kata Pakar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Dafri Agussalim saat dihubungi, Kamis (14/4).

Indonesia, lanjut Dafri, memiliki perjanjian ekstradisi dengan Australia. Jika tidak memiliki perjanjian ini, Indonesia harus menggunakan jalur lain atau kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya temporal dan bilateral dengan Singapura.

"Sebenarnya tidak hanya minta bantuan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), tapi melalui polisi internasional (interpol)," imbuhnya.

Keterlibatan Kemenlu juga penting dalam pemulangan La Nyalla. Dalam hal ini, Kemenlu bisa bertindak sebagai negosiator dengan pihak pemerintah Singapura, dibantu dengan interpol yang melakukan tindakan hukumnya.

Juru bicara Kemenlu Armanatha Nasir mengatakan, pemulangan La Nyalla ke Indonesia tetap bisa dilakukan tanpa adanya perjanjian ekstradisi. Pria yang biasa disapa Tata itu menyebut selama pencekalan terhadap La Nyalla oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi tidak dicabut, hal itu bisa diproses.

"Bisa melalui mekanisme imigrasi. Kalau dia tidak punya paspor maka seharusnya imigrasi Singapura mendeportasi La Nyalla. Dalam hal ini peran Kemenlu adalah menyampaikan permintaan bantuan ke imigrasi Singapura sehingga namanya bukan ekstradisi tapi deportasi," jelas Tata.

La Nyalla yang buron sejak 17 Maret lalu saat ini diketahui masih berada di Singapura. Paspor La Nyalla dilaporkan telah dicabut Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Aya/OL-5)