CSIS: NasDem Harus Ambil Kepemimpinan Politik

SEBAGAI salah seorang yang juga turut melahirkan Undang-Undang Sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, J Kristiadi, merasa sangat kecewa dengan praktik yang terjadi saat ini. Dia merasa Pilkada dan Pemilu yang telah dilaksanakan semakin jauh dari yang dikonsepkan dulu.

Hal ini disampaikan J Kristiadi dalam seminar 'Menggagas Local Leader Selection yang Berkualitas dan Berintegritas Melalui Perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015' yang diselenggarakan oleh Fraksi NasDem DPR RI, Kamis (14/4).

“Ultimate goals UU Pilkada itu apa? Tujuan utamanya adalah kepala daerah berkualitas. Kepala daerah yang mampu memanfaatkan kekuasaan untuk kebijakan berguna bagi rakyat,” ujarnya.

Dalam proses Pilkada serentak 2015 lalu, Kristiadi mengaku salut kepada NasDem yang berani mengambil langkah 'berbeda' dengan partai lainnya. Dia mencontohkan saat NasDem mendukung calon independen, yang menurutnya merupakan langkah yang bagus.

Apalagi NasDem juga konsisten untuk tidak ikut arus mengusulkan kenaikan ambang batas pencalonan bagi calon kepala daerah dari unsur perorangan.

"Yang kosong dari sistem politik kita adalah kepemimpinan politik. Nah, saya cukup apresiasi dengan NasDem yang berani. (Oleh karena itu) NasDem harus mengambil kepemimpinan politik,” jelasnya.

Peneliti senior CSIS itu juga berharap agar NasDem segera menegaskan agenda yang jelas dalam menata UU untuk kepentingan rakyat. Karena, menurut dia, revisi UU Pilkada yang terakhir dilakukan (UU 8/2015) justru makin menjungkirbalikan sistem demokrasi yang bertujuan menyejahteraan rakyat.

“Mesin negara tidak bergerak kalau tidak ada kepemimpinan politik,” pesannya.

Terhadap UU Pilkada yang saat ini berlaku, dia memberi banyak catatan. Misalnya terkait pengadilan pemilu, dia menyarankan untuk memperkuat peran Badan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan perkara-perkara yang tidak berada di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Namun, J Kristiadi mengingatkan bahwa tidak ada konsep yang benar-benar ideal. Partai harus terus berupaya mencari trobosan-terobosan terbaik menuju kualitas Pilkada dan kepala daerah yang menyejahterakan rakyat. (RO/OL-5)