Politik tanpa Mahar Butuh Komitmen Semua Partai

POLITIK tanpa mahar masih menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan perpolitikan di Tanah Air. Ia tidak bisa dilakukan oleh hanya satu dua partai saja. Ia membutuhkan dukungan dan komitmen dari semua partai untuk melakukan hal itu.

"Perlu menjadi catatan kita, NasDem melakukan yang berbeda dari kondisi yang terjadi belakangan ini, politik tanpa mahar. Namun kita membutuhkan dukungan dari yang lain," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai NasDem Enggartiasto Lukita dalam Seminar Fraksi Partai NasDem tentang Rivisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4).

Komitmen itu penting mengingat praktik-praktik mahar di Pilkada terakhir semakin mengerikan. Menurut Enggar, meski Pilkada serentak pertama memiliki catatan bagus dalam pelaksanaannya, ia masih menyisakan masalah dari sisi kualitasnya. Masalah tersebut ialah mahar yang sudah mencapai angka yang mencengangkan.

"Di suatu daerah ada (money politic) yang mencapai 1 juta (rupiah) per kepala. Padahal, PAD (pendapatan asli daerah) di daerah itu cuma Rp25 miliar," ungkapnya.

Kenyataan ini tentu menjadi kendala dalam upaya membangun kepemimpinan daerah yang bersih. "Kita menuntut mereka untuk tidak korupsi, tapi bagaimana mereka tidak akan korupsi jika praktiknya sudah seperti itu," tambah Enggar.

Oleh karena itu, komitmen tanpa mahar ini harus bisa menjadi spirit dalam pembahasan RUU Pilkada yang tengah dibahas saat ini. Sebab, menurut pengalamannya, ternyata politik tanpa mahar ini bisa dijalankan.

"Bagaimana partai menuntut ke calon kepala daerah? (Cukup katakan) Bapak bekerjalah dengan baik. Bukan menjadi pekerja partai, tapi bekerja untuk negara dan bangsa," paparnya mengakhiri. (RO/OL-5)