Besaran Sumbangan belum Final

KETUA Panitia Pengarah (Steering Committee) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Nurdin Halid mengakui uang pendaftaran sebesar Rp20 miliar dari bakal calon ketua umum Golkar belum ditentukan.

Sebab keputusan tersebut masih harus disahkan dalam sidang pleno penentuan yang akan dilaksanakan pada 20 April.

“Panitia pengarah sepakat ada biaya yang ditanggung seluruh bakal calon kandidat, angkanya masih didiskusikan. Rp20 miliar bukan angka dari kami. Angka tidak langsung diekspos dan harus dilaporkan ke DPP Golkar dan disahkan,” ujar Nurdin seusai rapat di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, kemarin.

Anggota Panitia Pengarah Andi Sinulingga menambahkan panitia masih merumuskan beberapa opsi mengenai peruntukkan biaya tersebut. Opsi pertama, bakal calon ketua umum membiayai sosialisasi di lima zona yang telah ditentukan panitia, debat publik yang ditayangkan media televisi selama tiga hari berturut-turut dan penyelenggaraan munaslub.

Opsi kedua, calon ketua umum hanya membiayai debat publik dan sosialisasi. Adapun munaslub ditanggung panitia dan peserta. Opsi terakhir, calon ketua umum menanggung biaya debat publik dan sosialisasi, juga setelah biaya penyelenggaraan munaslub.

Baik Nurdin dan Andi sepakat jika salah satu calon ketua umum Golkar terbukti melakukan money politic, peserta dan pemilik hak suara akan didiskualifikasi komite etik. Adapun bagi panitia yang melanggar, akan dilaporkan ke komite ad hoc. Sanksi dijatuhkan sesuai beratnya pelanggaran yang dilakukan mulai dari teguran hingga pemberhentian.

Soal besaran uang untuk pendaftaran, Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai wacana setoran Rp20 miliar menandakan panitia belum mempunyai konsep untuk mewujudkan pelaksanaan munas yang berkualitas.

Menurutnya dengan adanya kebijakan setoran tersebut berarti sama saja dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional. “Padahal sejak awal munaslub ini digagas, kita semua ingin bahwa pertarungan para calon ketua umum mengedepankan pertarungan gagasan, ide, konsep, serta inovasi dalam mengembangkan dan memajukan partai,” tuturnya.

Munas diundur
Panitia Pengarah Munaslub Golkar juga memutuskan munaslub akan diundur dari tanggal 7 Mei menjadi 17 Mei. Alasannya, hingga saat ini Kementerian Hukum dan HAM belum mengeluarkan pengesahan kepengurusan Golkar hasil rekonsiliasi kubu Bali dan Jakarta. “Sedianya Munaslub dilaksanakan satu bulan setelah mendapat Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM,” kata anggota Pantia Pangarah Munaslub Rambe Kamarul Zaman.

Pengunduran jadwal Munaslub Golkar akan berdampak pula pada rangkaian jadwal lainnya. Menurutnya pada 20 April rapat pleno penentuan munaslub diselenggarakan. Kemudian 21 April pendaftaran calon ketua umum dimulai.

Pada 24 April, pengesahan bakal calon oleh DPP Partai Golkar, dilanjutkan sosialisasi di lima zona yang ditentukan panitia pada 29 April dan 12 Mei dilaksanakan debat publik di televisi. (Nur/P-2)

indri@mediaindonesia.com