Setor Rp20 M, Bukan Cara Ideal Gelar Munaslub Golkar

WACANA setoran sebesar Rp20 miliar yang harus dibayarkan calon ketua umum Partai Golkar bukan metode yang ideal bagi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Itu (Rp20 miliar) jumlahnya fantastis, tidak mungkin (biaya Munaslub) sebesar itu. Cara metode itu tidak ideal kalau Golkar mau melakukan perubahan," kata pengamat politik dari Poltracking Indonesia Hanta Yudha di Jakarta, Rabu (13/4).

Ia menekankan seharusnya Golkar keluar dari paradigma tersebut. Ia mempertanyakan apakah Munaslub Golkar akan menelan biaya yang sangat besar sehingga setiap caketum harus menyetorkan dana sebesar Rp20 miliar.

"Kalau calonnya 5 itu berarti Rp 100 miliar. 10 calon berarti Rp 200 miliar. Sebesar itu kah untuk mengadakan Munas?" tanyanya. Untuk itu, ia meminta agar Golkar melakukan rasionalisasi terlebih dahulu berapa dana yang dibutuhkan Munaslub.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Munas Bali Ahmad Doli Kurnia berpendapat wacana setoran Rp20 miliar menandakan panitia tidak mempunyai konsep untuk mewujudkan pelaksanaan Munas yang berkualitas.

Ia pun mengatakan dengan adanya kebijakan setoran tersebut berarti sama saja dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional. "Padahal sejak awal Munas ini digagas, kita semua ingin bahwa pertarungan para calon Ketua Umum adalah dengan mengedepankan pertarungan gagasan, ide, konsep, serta inovasi dalam mengembangkan dan memajukan partai," tuturnya.

Selain itu, kebijakan tersebut akan terus menjadi yurisprudensi dan diterapkan pada periode berikutnya dan penyakit itu sangat mungkin berlanjut ke bawah, ke DPD hingga ke Kecamatan dan Desa. Dampaknya, kata dia, dalam jangka panjang Golkar akan sangat sulit melahirkan kader-kader yang punya kapasitas kepemimpinan yang kuat, memiliki kecerdasan secara konseptual, serta punya kemampuan artikulasi dan membangun jaringan.

Ia juga mengatakan caketum yang bisa membayar setoran tersebut hanya lah pengusaha kaya yang belum tentu atau pasti tidak mempunyai motif perjuangan politik partai. Sebaliknya, bila bukan dari kalangan pengusaha, maka patut dipertanyakan dari mana asal muasal uang itu.

"Jadi alasan adanya kebijakan setoran itu untuk mengurangi kegiatan bagi-bagi kandidat kepada para pemegang hak suara, tidaklah relevan," tandasnya. (OL-2)