Yunus: Karena Dia Ketua BPK Harus Dipertanyakan

KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Aziz perlu menjelaskan kepada publik mengenai nilai aset dan motifnya mendirikan perusahaan offshore di yurisdiksi bebas pajak. Menurut Kepala Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Yunus Husein, sebagai pejabat publik, Harry wajib melaporkan kekayaan yang dia miliki kepada negara.

"Biar seimbang informasinya, dia klarifikasi. Laporkan. Apakah ini sah? Nanti dilihat apakah aset dan income dia seimbang enggak. Kalau enggak bisa dijelaskan secara wajar, patut diduga ini didapat dari illegal enrichment yang dia lakukan," ujar Yunus di STHI Jentera, Jakarta, Rabu (13/4).

Sebelumnya, Harry mengungkapkan nilai aset perusahaan offshore Sheng Yue International Ltd yang ia miliki jumlahnya kecil dan didirikan untuk anaknya. Namun demikian, Yunus mengatakan, pernyataan Harry perlu ditelisik lebih jauh.

"Apapun yang terjadi, perlu dilihat motif dia (Harry). Kenapa dia buka di luar? Karena kalau seseorang menjauhkan dirinya dari asetnya, dalam teori pencucian uang, ini merupakan modus mempersulit penelusuran asal-usul dari aset tersebut," jelas mantan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu.

Diakui Yunus, tidak berarti nama yang tertera dalam 'Panama Papers' terlibat pelanggaran hukum dan perlu diselidiki. Namun demikian, fokus penyelidikan bisa dikerucutkan berbasis sejumlah faktor. Pertama, apakah nama yang tertera dalam dokumen Panama itu merupakan penyelenggara negara atau politikus? Kedua, besaran aset.

"Terakhir, apakah nama-nama itu pernah atau sedang terlibat dalam kasus hukum? Supervisinya harus berbasis risiko. Kalau dia penyelenggara atau politikus, tentu harus diutamakan," tandasnya. (Deo/OL-5)