Penyatuan PPP Tak Akan Mudah

PESERTA Muktamar VIII PPP, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (9/4), secara aklamasi memilih M Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP. Namun, pekerjaan rumah besar menanti partai ka'bah yang kadung terbelah. Satu persatu kubu dirangkul.

Muktamar hari ke-2 tersebut sebelumnya diwarnai perdebatan keras soal mekanisme pemilihan ketua umum yang tertuang dalam tata tertib muktamar. Mulanya, Wakil Ketua Umum PPP hasil muktamar Bandung Hasrul Azwar, yang menjadi pimpinan sidang, menyodorkan mekanisme musyawarah mufakat.

Namun, sejumlah peserta muktamar atau muktamirin memprotes. Epyardi Asda, bekas Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta. Ia menyebut musyawarah mufakat hanyalah bentuk lain aklamasi untuk mengarahkan terpilihnya salah satu kandidat. Ia pun menyodorkan mekanisme voting agar lebih demokratis.

Hasrul mengakomodasinya. Sidang sesi lanjutan mengagendakan voting tentang metode pemilihan ketua umum. Tiap pemilik suara per daerah maju ke depan mimbar pimpinan sidang untuk memberi suara dengan tunjuk tangan. Hasilnya, mekanisme musyawarah terpilih.

Sesi sidang berganti ke pemilihan ketua umum. Pimpinan sidang berganti ke tangan Suharso Monoarfa. Tak lebih dari semenit membuka sidang, Ketua Panitia Pengarah Muktamar itupun menyodorkan nama Romahurmuziy untuk didiskusikan lewat jalur musyawarah mufakakat itu.

Tak butuh waktu lama, Muktamirin serempak mengucap koor "setuju!". Kumandang shalawat bergema. Suharso mengetuk palu. Romy, panggilan Romahurmuziy, digotong ke podium oleh para peserta.

Dalam pidatony, Romy pun menerima usulan para peserta itu. Dirinya bahkan mencanangkan tiga besar di pemilu Ia mengakui, menjadi pemimpin partai yang pernah terbelah selama 1,5 tahun takkan mudah. Akan ada pihak yang tak puas.

"Saya harap ini bisa mengakhiri perpecahan. Tidak mudah rekonsiliasi. Tidak bisa mengurus sendiri, dengan kelompok sendiri. PPP harus diurus bersama," ujarnya.

Romy menyebut, pihaknya akan terus mencob merangkul pihak yang masih belum sepakat ataupun yang dulu pernah tak sepakat dengannya.

Mula-mula, ia langsung menyatakan akan memasukkan nama Wardatul Asriah, isteri Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung, ke dalam DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede, di depan Muktamiirin. Pertemuan dengan SDA pun akan digelar segera.

Setelah itu, pihaknya pun akan mencoba berkomunikasi dengan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz. Waktu yang tepat akan dicari. Jika melunak, ia akan menyodorkan apapun posisi di DPP kepada Djan.

"Saya akan mengajak beliau di dalam kepengurusan ini, dimanapun posisi yang dia merasa nyaman," ucapnya.

Arsul Sani, Wakil Sekjen PPP hasil Muktamar bandung, menepis jika mekanisme aklamasi ini tidak demokratis. Menurutnya, musyawarah mufakat sudah jadi bagian rekomendasi Mahkamah Partai PPP.

Wardatul pun menyebut, adanya mekanisme voting dalam penentuan cara pemilihan ketum pun sudah menunjukkan sisi demokratis muktamar.

Ia pun menyebut, SDA, yang kini ada di Rutan Guntur akibat terjerat kasus korupsi di Kemenag, sudah memberi restu gelaran muktamar ini. "Dengan kepemimpinan baru ini saya berharap PPP lebih maju. Salam sayang dari SDA," selorohnya, disambut tepuk tangan muktamirin.

Suharso bahkan menyebut, muktamar ini adalah yang pertama yang bekerjasama dengan KPK. "Jadi enggak ada itu politik uang dalam pemilihanny," klaim dia.

Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta Achmad Dimyati Natakusumah mempersilakan gelaran muktamar tersebut sebagai ajang silaturahim. Baginya, kubu Jakarta tetap berpegangan kepada putusan berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.

"Kalau tidak sesuai dengan prosedur saya tidak mau (ikut). Kalau sesuai hukum saya mau. Itu prinsipnya," cetus dia.

Tentang kehadiran Presiden Jokowi di gelaran itu, Dimyati menganggapnya tak beda dengan kehadiran presiden di pertemuan buruh, misalnya. Dimyati pun menolK klIm adanya keikutsertaan kubu Jakarta lewat kehadiran Epyardi, Wardatul, dan Fernita Darwis. Buatnya, itu cuma inisiatif pribadi.

Djan Faridz sendiri belum berhasil dikonfirmasi sejauh ini. Muktamar masih akan berlanjut dengan pematangan rekomendasi muktamar, serta penyusunan komposisi DPP oleh tim formatur. (OL-2)