Kepala Daerah Jangan Hamburkan Anggaran

REVOLUSI mental yang dikumandangkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum diserap para kepala daerah. Tabiat mereka pun belum berubah.

Sejumlah kepala daerah dinilai masih menghambur-hamburkan anggaran untuk hal-hal yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak.

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla melemparkan kritik pedas saat memberi pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran. Menurut dia, kepala daerah yang terpilih tidak perlu memboroskan uang dengan membeli mobil baru.

"Jauh lebih penting pemimpin daerah memperhatikan komposisi APBD, alokasi belanja rutin, belanja pemba­ngunan, dan belanja operasional agar proporsional," ujar Presiden.

Wapres Jusuf Kalla pun menyatakan tidak sedikit kepala daerah masih bermewah-mewahan. "Saya ke kabupaten di kepulauan, masuk ruang tamu wali kota, furnitur buatan Italia, mobil mewah, apa yang mau dicapai. Lebih banyak operasional daripada untuk pembangunan," tandasnya.

Pengarahan tersebut dihadiri 269 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi yang pertama memberi arahan, disusul Wapres dan Presiden. Pengarahan itu berlangsung selama 2 jam.

Dana mandek
Pada kesempatan itu Jokowi menyampaikan kekesalannya karena ada juga dana peme­rintah daerah yang mengendap hingga Rp183 triliun di bank. "Itu buat apa? Tadi pagi saya cek uang di bank daerah milik APBD sebanyak Rp183 trili­un. Besar sekali," ujarnya.

Padahal, jika digelontorkan lebih cepat, dana tersebut dapat mendorong perputaran ekonomi daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur.

"Tahun kemarin sampai Rp282 triliun mandek di bank sekian bulan. Setelah saya gedor, baru jalan. Itu masalahnya mulai proyek di akhir tahun. Ini jangan diteruskan," tegasnya.

Jokowi mengingatkan kepala daerah yang baru menjabat untuk tidak mengikuti pola lama. Layaknya pemerintah pusat, reformasi struktural harus dijalankan.

"Kepala daerah baru, tolong dipahami, jangan sampai kena arus birokrasi, Anda harus reformasi semua ­sehingga pertumbuhan ekonomi daerah baik di awal tahun. Kalau tak ada uang keluar dari APBD awal tahun, ekonomi nggak jalan," jelasnya seraya menandaskan bahwa kepala daerah harus satu visi dengan peme­rintah pusat.

Dalam menanggapi itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berjanji akan segera memaksimal­kan penyerapan anggaran. Namun, menurut Risma, pemerintahannya tidak dapat menyerap seluruh anggaran di awal tahun karena adanya termin. "Tidak mungkin kami bayar semua 100% di awal," ujar Risma di Istana Kepresidenan.

Dia mengakui sejumlah anggaran masih tersimpan di bank. "Yang terjadi di Surabaya itu, mi­sal­nya kita punya uang Rp1,2 triliun, bukan karena kami tidak bisa serap. Itu sisa lelang, tidak mungkin kami habiskan. Jadi di Surabaya, 20%-25% tidak diserap karena sisa tender," tuturnya.

Terkait mobil dinas, puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Peduli Jabar, kemarin, berunjuk rasa menolak pengadaan mobil mewah bagi 100 anggota DPRD Jabar senilai Rp50 miliar.

Di Jawa Timur, Bupati dan Wa­kil Bupati Malang, yang baru dilantik pada 17 Februari 2016, sebentar lagi akan menggunakan mobil dinas baru. Pemkab setempat tengah mengadakan tender untuk kendaran dinas mereka senilai Rp2,554 miliar. (Nov/EM/SB/AM/BN/X-6)

rudy@mediaindonesia.com