Presiden ingin Tunjukkan Legitimasi

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet paripurna Kamis (7/4) lalu dianggap sebagai cara untuk menunjukkan legitimasi dalam menjawab tekanan politik terhadap dirinya. Dalam sidang Jokowi dengan raut muka serius mengatakan politik yang harus diemban menteri-menterinya adalah politik kerja, bukan politik rencana maupun wacana.

Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti menilai, Presiden sedang mengingatkan parpol dan relawan yang selama ini menekan dirinya untuk tidak ikut campur dalam menentukan reshuffle kabinet, terutama posisi-posisi menteri.

“Buat saya yang dikatakan Presiden bahwa dia tidak mau ditekan, didikte oleh orang-orang baik parpol maupun non parpol (relawan) untuk melakukan reshuffle kabinet,” ujar Ikrar dalam diskusi dengan tema pertaruhan reshuffle vs kegalauan Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat (8/4).

Ikrar menambahkan, Presiden Jokowi telah menegaskan jika drinya hanya ingin para menteri sibuk bekerja bukan melakukan wacana-wacana. Menteri pun, kata Ikrar, tidak perlu risau diganti jika memang mempunyai kinerja yang bagus dan berprestasi.

“Presiden ingin mengatakan anda-anda pembantu Presiden, laksanakan saja program kerja yang sudah ditentukan,” tukasnya.

Jika reshuffle jilid kedua jadi dilakukan, Ikrar meminta Presiden untuk menggunakan hak prerogatif sepenuhnya untuk menunjukkan kepada parpol dan relawan bahwa dirinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kabinet. Meski demikian, Ikrar memprediksi Presiden Jokowi masih akan mengakomodasi pihak dari kalangan parpol, terutama PAN yang telah secara resmi mendukung pemerintah.

Ikrar memandang saat ini pos menteri yang terancam berasal dari PKB, diketahui menteri-menteri yang berasal dari PKB saat ini adalah Menpora Imam Nahrawi, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

“PKB yang paling takut menterinya diganti, menteri dari pkb itu bagaimana kerjanya?, itu (nilainya) di atas 6 atau di bawah 6?,” tukasnya. (OL-2)