Terkait Kasus Sanusi, KPK Tambah Daftar Pencekalan

TERKAIT kasus suap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah daftar cekal (cegah dan tangkal).

Pencekalan yang diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) itu diajukan pada Rabu (6/4) untuk Sunny Tanuwidjaja dan Direktur PT Agung Sedayu, Richard Halim Kusuma.

"KPK telah layangkan permohonan pencekalan kepada Sunny Tanuwidjaja dan Direktur PT Agung Sedayu, Richard Halim Kusuma pada Rabu. Ini dengan tujuan apabila penyidik membutuhkan keterangan keduanya tidak sedang berada di luar negeri," terang Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/4).

Menurutnya, keduanya telah diajukan pencekalan kepada Ditjen Imigrasi. Keduanya dicekal karena dianggap dibutuhkan untuk dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

Hal itu pun dibenarkan Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi, Heru Santoso. Ia mengatakan pihaknya telah menerima permohonan pencekalan dari KPK atas dua nama tersebut. "Keduanya dicegah terkait kasus dengan tersangka Ariesman Widjaja (tersangka sekaligus Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land) selama 6 bulan ke depan sejak 6 April," katanya.

Pada kasus yang bermula dari terjeratnya mantan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, KPK telah mengajukan pencekalan kepada 4 orang lain. Mereka ialah Berlian yang diduga Sekretaris PT Agung Podomoro Land, serta dan Gery Prasetya. Sebelumnya, KPK juga telah mencegah Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma. (Cah/OL-5)