PPP Kubu Romi Nyatakan Presiden Hadir di Muktamar Besok

WAKIL Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangungan Muktamar Bandung, Lukman Hakim Saifuddin, memastikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan hadir dalam pembukaan Muktamar Islah PPP yang sedianya digelar Jumat (8/4) besok.

"Sejauh ini, Presiden tidak ada perubahan. Terakhir, saat delegasi pengurus PPP menghadapi Pak Jokowi, beliau menyatakan siap hadir dalam pembukaan," ujar Lukman di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (7/4).

Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Rabu (6/4) kemarin, yang belum memastikan kehadiran Presiden dalam acara tersebut. Menurut dia, hadir atau tidaknya Presiden akan mendengarkan terlebih dahulu dari para pembantunya.

Adapun, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, justru berharap agar Presiden tidak membuka Muktamar. Djan telah melayangkan surat atas perihal tersebut. Sehubungan dengan ini, Lukman mengatakan setiap warga negara menggunakan hak-hak hukumnya dan membawa segala persoalan yang ia hadapi ke proses hukum.

Lukman juga menyatakan kalangan senior PPP dan para pengurus tidak hanya di tingkat pusat, wilayah cabang dan ranting sudah bersepakat menyelesaikan konflik sengketa itu dengan islah melalui permusyawaratan tertinggi partai.

"Tentu kita hormati dan PPP sudah sepakat bulat untuk menyelesaikan sengketa selama itu yang sudah bertahun-tahun terjadi. Dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa itu adalah dengan Muktamar sebagai forum islah," tandasnya.

Pihaknya mengatakan terus berupaya dalam membangun komunikasi dengan kubu Djan. Saat ditanya hasil komunikasi tersebut, Lukman mengaku sejauh ini kubu Djan masih memiliki cara pandangnya sendiri. Meskipun demikian, pihaknya terus berupaya sampai Muktamar Islah berlangsung.

"Kita terus berupaya agar setajam apapun perbedaan di antara kita dapat diselesaikan di forum permusyawaratan," pungkasnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menyatakan Jokowi bersedia untuk menghadiri Muktamar PPP jika pertemuan tersebut mengagendakan islah antara dua kubu bersengketa. (Nov/OL-5)