Baleg : Pendalaman RUU KUHP Baru dilakukan Jika Masuk Prolegnas

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap revisi UU KUHP bisa segera disahkan tahun ini. Ia mengajak berbagai elemen di masyarakat mencapai kesepakatan baru dalam pengesahan revisi UU tersebut dalam waktu dekat. “Mari kita buat kesepakatan baru. ini sudah tinggal sedikit tinggal sedikit lagi,“ katanya dalam keterangan persnya, Kamis (4/3).

Mahfud menyatakan pentingnya resultante baru pada KUHP yang telah digunakan sejak zaman kolonial Belanda. Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi ini menegaskan bahwa hukum berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Oleh sebab itu, sudah saatnya UU hukum pidana yang sudah berumur lebih dari 100 tahun ini diubah. “Ketika terjadi proklamasi berarti terjadi perubahan masyarakat kolonial menjadi masyarakat merdeka. Masyarakat jajahan menjadi masyarakat yang tidak terjajah lagi. Nah makanya hukumnya harus berubah seharusnya,” ujarnya

Menurut Mahfud, berdasarkan catatannya, upaya dalam merevisi RUU KUHP telah berlangsung selama 60 tahun. Namun belum juga berhasil. “Saya mencatat beberapa menyebabkan ketidakberhasilan itu. Pertama memang membuat sebuah hukum, yang sifatnya kondifikasi dan unifikatif itu tidak mudah di dalam masyarakat Indonesia yang begitu plural. Jadi kita harus melakukan agregasi untuk mencapai kesepakatan kesepakatan atau resultante,” tegasnya.

Ia mengakui adanya penolakan sejumlah elemen masyarakat terhadap klausul dalam RUU KUHP tersebut. Namun demikian, ungkapnya, apabila terdapat hal–hal yang masih perlu diperbaiki dalam RUU KUHP, bisa ditempuh melalui legislative review atau judicial review. "Saya, pada waktu itu menjelang pembentukan kabinet baru yang rame penolakan terhadap beberapa UU itu. Soal salah, Nanti bisa diperbaiki lagi melalui legislative review maupun judicial review. Yang penting ini formatnya yang sekarang sudah bagus, soal beberapa materinya tidak cocok bisa diperbaiki sambil berjalan,” pungkasnya. (Che/P-2)