Presiden Perintahkan Polri Tindak Tegas

PEMBUBARAN sejumlah diskusi oleh kelompok intoleran yang terus terjadi tak bisa dibiarkan. Karena itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Badroddin Haiti untuk menindak tegas pelakunya.

“Hal-hal yang berkaitan dengan intoleransi dan pelarang-an bagi kegiatan berekspresi, Presiden memberikan perhatian penuh, khusus bagi hal itu. Presiden sudah memberikan arahan kepada Kapolri. Siapa pun yang bertindak intoleran harus ditindak tegas,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Jumat (1/4), massa Front Pembela Islam Riau membubarkan diskusi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam Pekanbaru. Alasannya, diskusi mengundang tokoh Syiah AM Syafwan.

Selain itu, Sabtu (2/4), massa dari sejumlah ormas mengge-ruduk acara Lady Fast 2016 di Studio Survive Garage Bantul, DIY, karena disebut menjadi ajang kemaksiatan. Padahal, panitia hanya menggelar diskusi tentang perempuan dan pemutaran film.

Meskipun sudah ada pertemuan pemilik studio dengan aparat keamanan dan warga setempat, juga kunci studio sudah diberikan ke pemiliknya, kegiatan studio masih vakum. “Studio tetap tidak diperbolehkan beraktivitas,” tutur pemilik studio, Bayu Widodo, di Bantul, kemarin.

Sejumlah seniman dan aktivis HAM yang tergabung dalam Forum Solidaritas Yogya Damai pun menemui Bupati Bantul Suharsono, kemarin. Bupati berjanji akan bersikap tegas. “Jangan sampai terulang kembali. Siapa pun yang melanggar hukum tetap kami tindak tegas, tanpa terkecuali.”

Kapolda DIY Brigjen Erwin Triwanto belum banyak berkomentar karena tengah menginvestigasi peristiwa tersebut. “Sedang diinvestigasi,” ujarnya, kemarin.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar menilai pelarangan kegiatan yang terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah bentuk ketidakberdayaan polisi terhadap kelompok intoleran. “Kapolrinya nggak ngapa-ngapain, Presiden juga nggak ngapa-ngapain. Polisi dan pemerintah sedang memelihara konflik sosial,” cetusnya saat dihubungi, tadi malam.

Senada, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan kegiatan untuk mengekspresikan pendapat, seperti menonton film, berdiskusi, dan pertunjukan seni bukanlah melanggar hukum. “Polisi hanya bisa bertindak kalau sudah ada tindakan anarkistis,” tegasnya. (Pol/Jes/FU/RK/X-6)