Airlangga Hartarto akan Bangun Kursus Politik bagi Kader Golkar
Thomas Herming Suwarta
04/4/2016 17:58
(Antara/Reno Esnir)
CALON Ketua Umum (Caketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berencana membangun kursus politik bagi kader Golkar. Kursus akan bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di tanah air.
"Kursus bisa berlangsung selama 1-2 minggu. Paling lama satu bulan,"
Airlangga menjelaskan, kursus politik sangat penting bagi kader sebagai dasar dan modal bagi pengembangan diri. Kursus juga untuk mempersiapkan mereka dalam mengemban jabatan publik seperti anggota legislatif atau kepala daerah, sehingga dapat mendukung program pembangunan pemerintah secara baik agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, kursus bertujuan agar kader punya pengetahun tentang pembangunan pemerintah yang bersih, cara pengelolaan partai yang profesional, dan pembangunan kaderisasi.
"Pada tahap awal, kursus diprioritaskan kepada mereka yang berada dalam jajaran fungsional. Mereka dipersiapkan untuk pemilu 2019 nanti, baik di daerah maupun di pusat. Setelah pemilu, baru masuk ke kader-kader yang siap ikut pilkada," tutur Airlangga.
Anak mantan Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan di zaman Presiden Soeharto, Hartarto Sastrosoenarto ini mengemukakan kurus tidak dipusatkan di Jakarta, tetapi dilakukan di daerah-daerah. Para pengurus, baik di pusat dan daerah melakukan kerjasama dengan kampus-kampus di wilayah masing-masing.
"Pengurus pusat hanya siapkan modul sebagai arahan. Pelaksananya ada di daerah-daerah," ujarnya.
Airlangga menambahkan kursus hampir serupa dengan program dilakukan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) saat ini. Setelah kursus, para kader akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu sebagai salah satu pertimbangan untuk dipilih sebagai calon legislatif atau calon kepala daerah.
Saat ditanya mengenai pembiayaan kursus, dia kemukakan kombinasi antara partai dan kader. Partai membantu, tetapi para kader juga ikut partisipasi. Tujuannya supaya peserta kursus memiliki tanggung jawab dan semangat mengikuti kursus.
"Kalau dibayarkan penuh oleh partai, nanti mereka tidak serius. Harus ada partisipasi dari kader," tutupnya (OL-1).