Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENGAMAT militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai ancaman kedaulatan negara tidak pernah surut termasuk di sektor udara. Untuk itu kekuatan TNI Angkatan Udara (AU) harus menjadi perhatian pemerintah.
"Dinamika konflik Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, di mana dua negara yang menjadi aktor utama yaitu Korea Utara dan Tiongkok telah mengembangkan rudal nuklir jarak jauh. TNI AU harus mengembangkan konsep sistem pertahanan udara yang modern dan canggih melindungi keselamatan NKRI dengan menyiapkan sistem deteksi dini dan system interceptor," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (3/2).
Menurut dia, kedua sistem tersebut perlu kajian mendalam supaya mampu menangkis datangnya rudal nuklir di luar Zona Ekonomi Eklusif (ZEE). TNI AU memodifikasi Minimum Essential Force (MEF) seperti penambahan radar Ground Control Interceptor (GCI) dan radar Early Warning (EW) di seluruh Indonesia terutama bagian timur Indonesia.
"Kemudian, menambah skuadron udara tempur agar mampu melaksanakan patroli udara rutin selama 24 jam, minimal frekuensi terbang malam sama dengan terbang siang," paparnya.
Ia mengatakan penggunaan dua alat pertahanan itu selain dapat menangkal pesawat musuh juga nuklir. Penting juga pesawat-pesawat tempur TNI AU dipersenjatai rudal anti rudal jarak jangkau minimal 25 Neutical mile (Nm).
Tidak hanya sektor alat utama sistem senjata (alutsista), peningkatan kemampuan juga mesti menyasar personel TNI AU.
"Untuk personel yang harus ditingkatkan kapasitasnya adalah mengirim para perwira muda TNI AU menjadi ahli ilmu ruang angkasa (space science) di luar negeri," tuturnya.
"Doktrin pertahanan Indonesia adalah defense active. Jadi penting menekankan peningkatan kadar intelektual perwira TNI AU," imbuhnya.
Baca juga: Korps Pasukan Khas TNI AU Harus Siap Hadapi Ancaman Nubika
Ia juga menekankan supaya TNI AU melakukan simulasi skema penganggaran MEF dengan merubah sasaran prioritas dan efisiensi anggaran rutin operasional.
Sementara itu, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan modernisasi alutsista TNI AU untuk melindungi langit Nusantara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terus bekerja sama dengan sejumlah negara untuk menjaga dan meningkatkan mutu persenjataan TNI AU.
"Salah satu simbol pertahanan yang kuat dan modern adalah kuat dan profesionalnya TNI AU baik prajuritnya khususnya pilot tempur yang profesional serta alutsista yang modern," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kemampuan TNI AU. Salah satunya melalui modernisasi alutsista TNI AU.
"Kementerian Pertahanan terus berusaha memaksimalkan alutsista yang terbaik untuk terus memperkuat pertahanan udara kita melalui TNI AU," tegasnya.
Tidak hanya memperkuat alutsista, kata Dahnil, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga berupaya meningkatkan mutu personel TNI AU.
"Itu sudah menjadi komitmen sejak awal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, termasuk memaksimalkan pendidikan bagi pilot-pilot fighters TNI AU," ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta juga menilai kiprah TNI AU selama ininsdah berhasil menjalankan tugas dengan baik dalam menjaga kedaulatan bangsa khususnya di langit Nusantara. Ke depan pemerintah mesti meningkatkan kemampuan alutsista TNI AU supaya lebih tangguh untuk mengantisipasi berbagai ancaman negara.
"TNI AU selama ini sudah bekerja dengan bagus dalam menjaga kedaulatan NKRI ini," ucapnya.
Ia meminta pemerintah dapat segera melengkapi dan meremajakan alutsista TNI AU. Penerapan teknologi persenjataan modern sangat penting untuk menjaga wilayah udara nasional.
"Hanya memang tantangannya adalah kelengkapan peralatan alutsista yang harus terus perlu diremajakan dan dilengkapi," tukasnya.
Sukamta juga menilai TNI AU bukan hanya tangkas menangkal dan menjaga ruang udara Indonesia namun juga responsif terhadap kondisi terkini. Misalnya, TNI AU tidak pernah absen dalam membantu masyarakat yang terkena musibah.
Keterbatasan jumlah personel TNI AU seakan tidak terlihat ketika bertugas membantu masyarakat.
"Tugas utamanya memang menjaga kedaulatan, karena memang personelnya tidak sebanyak TNI AD atau Polisi, sehingga tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang) bisa dilaksanakan namun pasti terbatas," pungkasnya.(OL-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved