PAN Dipastikan Dapat Jatah Menteri

RESHUFFLE atau perombakan jilid II Kabinet Kerja tak sekadar isu. Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Presiden Joko Widodo dan salah satunya akan memberikan jatah menteri kepada Partai Amanat Nasional (PAN).

Pernyataan itu diutarakan Wapres saat berbincang dengan awak media termasuk wartawan Media Indonesia, Eko Rahmawanto, di Washington DC, Amerika Serikat, kemarin (Minggu, 3/4/2016). "Tinggal menunggu hari baik," ujar JK.

Menurutnya, reshuffle bukan perkara mudah untuk dilakukan karena perlu mendapatkan orang yang cocok sebagai pengganti anggota kabinet yang memang perlu diganti atau direposisi. Dengan reshuffle, kabinet harus menjadi lebih baik.

Sebelum reshuffle, imbuh Wapres, ketua umum partai pendukung pemerintah akan diajak bicara terkait dengan orang-orang mereka di kabinet. "Yang dibicarakan biasanya soal kinerja menteri itu dan pasti menanyakan apakah ada calon lain yang bisa menggantikan menteri yang kena reshuffle."

JK menambahkan, PAN yang telah menyatakan bergabung dengan partai pendukung pemerintah akan mendapatkan jatah menteri dalam perombakan kabinet nanti. "PAN akan dicarikan kursi, tapi enggak mudah siapa yang akan diganti menterinya," tandasnya.

Berbeda dengan PAN, Partai Golkar yang juga sudah merapat ke pemerintah belum dipastikan akan masuk kabinet.

Dari Jakarta, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku belum membicarakan soal itu dengan Presiden Jokowi. "Terserah kepada beliau. Kita enggak ada urusan bicara soal itu, ya."

Sejauh ini, setelah berubah haluan dari partai oposisi di Koalisi Merah Putih ke partai pendukung pemerintah, PAN baru terwakili di pemerintahan lewat Soetrisno Bachir sebagai Ketua Komisi Ekonomi dan Industri Nasional. Meski begitu, Zulkifli tidak ingin memaksakan keberadaan kadernya di kabinet. "Reshuffle itu urusan Bapak Presiden. Kabinet itu domainnya Presiden, bukan domain kita," tukasnya.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan akan menerima apa pun keputusan Presiden dalam reshuffle kabinet nanti. Ia tak akan ambil pusing jika menteri-menteri dari NasDem terkena kocok ulang.

"Partai NasDem tetap seperti sediakala. Kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden. Kita dukung pemerintahan Jokowi sejak awal dan dukungan kita tanpa syarat," tandas Surya.

Jokowi pernah mengganti dan mereposisi sejumlah menteri pada Agustus lalu, tetapi Kabinet Kerja dinilai belum juga optimal dan kompak. Menurut pengamat politik dari Poltracking Indonesia Hanta Yuda, dari hasil survei yang dilakukannya, kementerian bidang ekonomi mendapatkan penilaian rendah dari publik.

Ia menilai terus mundurnya keputusan reshuffle karena adanya tarik-menarik antarpartai politik pendukung pemerintah. Reshuffle nanti pun harus bisa mengombinasikan dua hal, yakni peningkatan kinerja kementerian dan konsolidasi politik demi memperkuat koalisi.

Harapan agar reshuffle bisa membuat kabinet lebih baik dan lebih optimal bekerja juga disampaikan kalangan usaha, seperti Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Roy N Mandey dan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar.(Kim/
Deo/Ind/Ire/X-9)