Fahri Dipecat,Tradisi Tutupi Konflik di PKS Berlanjut

ISU pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaannya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang berembus sejak Januari lalu, akhirnya menjadi kenyataan. Pengajar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Gun Gun Heryanto melihat pemecatan Fahri itu sebagai bagian dari usaha 'partai dakwah' untuk kembali pada tradisi tutup rapat gejolak internal.

Surat keputusan Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) PKS, kemarin, beredar di media sosial. Dalam surat itu dinyatakan, "Pemberhentian Saudara Fahri Hamzah, SE dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera."

Konsekuensinya, Fahri tidak hanya akan kehilangan keanggotaan di PKS, tetapi juga seluruh jabatan yang melekat pada dirinya sebagai pimpinan dan anggota DPR.

Menurut Gun Gun, pemecatan Fahri itu, salah satunya, ialah karena sikap frontal Fahri terhadap DPP PKS dan pemerintah. Selain itu, ada andil dari konsekuensi pergeseran gerbong faksi saat ada perubahan kepemimpinan dari faksi yang berbeda.

Fahri, menurut Gun Gun, merupakan bagian dari kubu Anis Matta yang sebelumnya memimpin PKS sebelum digantikan Mohamad Sohibul Iman.

Namun, Gun Gun lebih menganalisis dari sikap tertutup PKS kepada publik terkait konflik internal. "Fahri, yang sejak era SBY berani mengkritik meski PKS bagian dari pendukung pemerintah, kembali melakukan strategi verbal agresif di era Jokowi. Itu membuat kubu Sohibul, yang dikenal moderat, tidak happy."

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman seperti dikutip situs resmi PKS, pks.or.id, tak membantah adanya keputusan Majelis Tahkim tentang Fahri. Ia pun mengaku sudah menandatangani SK DPP tentang keputusan Mahkamah yang baru diberikan kepada Fahri, Jumat (1/4). Namun, ia meragukan orisinalitas SK yang sudah beredar itu.

Fahri, saat isu itu mulai berhembus Januari lalu, menyebut persoalan pemecatan tabu dibicarakan di PKS. Kabar desakan mundur dari posisi Wakil Ketua DPR disebutnya tak beralasan.(Kim/X-7)