Tanpa Pengesahan, tidak Ada Munas Golkar

PARTAI Golkar segera akan mendaftarkan kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali 2014 yang di dalamnya mengakomodasi kubu Ancol ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah pengesahan dilakukan pemerintah, baru agenda munas dibicarakan.

Semula, saat rapat pimpinan nasional (rapimnas) semua pihak sepakat munas rekonsiliasi antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono digelar. Namun, pascakeluarnya putusan MA, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan opsi yang diambil musyawarah nasional luar biasa (munaslub), sebab nantinya memperpanjang masa kepengurusan hasil Munas Bali 2014 yang diperpanjang hingga 2019.

Setelah pengesahan diberikan, Golkar segera menggelar rapat pleno sebagai persiapan pelaksanaan munaslub dengan landasan kepengurusan hasil Munas Bali 2014 dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham.

"Diproyeksikan, pengesahan (kepengurusan Munas Bali) pekan depan," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Idrus Mahram mengatakan permohonan itu akan diajukan pada Senin (4/4). Ia mengaku telah mengomunikasikannya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, kemarin.

"Saya punya keyakinan (disahkan). Laoly teman saya. Internal Golkar sudah melakukan kesepakatan jadi nanti tidak ada lagu gugat-menggugat," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan jumlah pengurus DPP yang didaftarkan 357 orang, termasuk 70 orang dari kubu Ancol.

Kekhawatiran gagal menggelar munas disebabkan keluarnya putusan MA juga ditampik Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai. Ia mengungkapkan proses persiapan munas memakan waktu karena kedua kubu harus membicarakan kesepakatan-kesepakatan politis dan konsolidasi.

Sementara itu, Politikus Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Munas Partai Golkar akan diselenggarakan pertengahan Mei 2016. Menurutnya, itu adalah momentum kebangkitan partai menghadapi Pilpres maupun pemilihan legislatif 2019.
"Kader harus bersatu menjaga soliditas dan tangguh menghadapi ancaman yang datang dari luar Golkar," ujarnya. (Ind/P-4)