Katebelece Menteri Melanggar Etika

SURAT permintaan fasilitas bagi kolega Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) Yuddy Chrisnandi dinilai telah menabrak etika dan semangat reformasi birokrasi.

Surat berkop Kemenpan-Rebiro yang diteken Sekretaris Kementerian Dwi Wahyu Atmaji dan ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri itu sangat bertentangan dengan apa yang dijalankan Presiden Joko Widodo.

Demikian pernyataan Presiden yang disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

"Tentu tidak elok. Presiden sudah menerima laporan, tetapi apakah benar itu perintah Menpan-Rebiro karena bisa saja itu perintah staf beliau. Presiden akan memanggil Menteri Yuddy untuk mengklarifikasi surat tersebut," kata Johan.

Bunyi surat bernomor B/1337/S.PANRB/03/2016 tersebut meminta Kemenlu menyediakan akomodasi dan transportasi bagi anggota DPRD DKI dari Partai Hanura Wahyu Dewanto Suripman dan lima anggota keluar­ganya selama berada di Sydney, Australia, 24 Maret-2 April.

Ketua DPP Partai Hanura Syarifuddin Sudding menegaskan Badan Kehormatan Hanura akan menginvestigasi surat dari Kemenpan-Rebiro tersebut. "Nanti badan kehormatan akan menindaklanjuti. Ini domain Menpan Rebiro. Saya pikir sudah dibantah. Ini tanpa sepengetahuan Menteri Yuddy."

Ketua DPD Hanura DKI Muhammad Sangaji menegaskan pemberian fasilitas bagi Wahyu Dewanto itu sebagai kesalahan. "Wahyu sudah menggunakan fasilitas negara saat berlibur ke Sydney. Saya kirim Whatsapp ke dia agar segera pulang untuk mengklarifikasi surat yang luar biasa seperti itu."

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Padja­djaran Yogi Suprayogi Sugandi, praktik permintaan akomodasi dan transportasi bagi pejabat negara kepada perwakilan di luar negeri merupakan kebiasaan lama yang buruk. "Sampai minta fasilitas untuk keluarga, itu kriminal. Sekpri Yuddy superpower sekali hingga sekretaris kementerian percaya. Ini pelajaran dalam mengangkat staf ahli. Ada andil menteri di situ."

KBRI layani Rachel
Dari Senayan juga terungkap fakta anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra Rachel Maryam Sayidina juga telah melayangkan surat permintaan fasilitas kepada KBRI Prancis untuk dia dan keluarganya saat berlibur di Paris 20-24 Maret. Surat itu menggunakan logo parlemen.

"Saya minta dibantu dicarikan kendaraan selama berada di sana. Biayanya saya tanggung. Rasanya normal saya minta bantuan KBRI. Kan saya WNI, hehehe. Yang penting saya bayar sendiri," ujar Rachel ketika dikonfirmasi, kemarin.

Koordinator Fungsi Politik KBRI di Prancis Ramadansah Hasan membenarkan kedutaan menyiapkan transportasi untuk anggota Komisi I DPR itu bersama enam anggota keluarganya selama di Paris. "Dia minta bantuan penjemputan dari bandara. Kami tidak tahu apakah kunjungan ini dinas atau bukan. Kami tidak bisa ikut campur maksud perjalanan Rachel." (Ind/Kim/Aya/Mtvn/X-4)

rudy@mediaindonesia.com