Ongkos Politik Mahal Picu Politisi Mencari Dana

ANGGOTA Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar mengatakan banyaknya politisi yang tertangkap karena diduga melakukan korupsi, tidak menjadi efek pembelajaran bagi lainnya. Seperti diberitakan, Kamis (31/3), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap politikus Partai Gerindra Mohamad Sanusi yang juga anggota DPRD DKI.

"Sudah menjadi satu fenomena bahwa anggota legislatif baik di pusat maupun daerah, tidak kapok melakukan praktik suap menyuap. Mungkin mereka pikir karena itu dilakukan di bawah meja, maka tidak terendus oleh penegak hukum atau tidak ada kerugian dari Badan Pemeriksa Keuangan karena bukan korupsi," katanya ketika dihubungi, Jumat (1/4) petang.

Ia menduga perbuatan suap yang menjerat Sanusi ada hubungannya dengan kabar pencalonan yang bersangkutan maju sebagai calon DKI-1. Menurut pria yang biasa dipanggil Arad itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa seseorang yang hendak maju menjadi kepala daerah harus menyiapkan sejumlah uang untuk ongkos politik.

Sanusi disebut-sebut menjadi salah satu kader yang akan diusung Partai Gerindra dalam bursa calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 mendatang.

"Sudah menjadi rahasia umum untuk maju sebagai kepala daerah, dia harus menyiapkan uang. Baik kader ataupun nonkader memberikan mahar," cetusnya.

Masih adanya praktik seperti itu, sambungnya, sulit mengharapkan Pilkada dapat berlangsung bersih. Di samping itu, partai politik yang seharusnya merupakan tempat membina kader justru mencari dana tambahan dari calon kepala daerah yang diusung.

"Akar masalahnya di parpol. Ini tamparan keras bagi parpol yang gagal mendidik kader dan tidak bisa membentuk calon unggul menjadi sosok yang unggul. Partai terkadang mengusung seseorang untuk dimajukan menjadi kepala daerah bukan karena kapasitasnya, tapi karena mampu bayar," tandasnya. (Ind/OL-5)