DPR Harus Patuhi Moratorium

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung menegaskan moratorium pembangunan gedung baru termasuk Perpustakaan DPR masih berjalan. Pemerintah hanya akan membangun gedung yang sangat dibutuhkan seperti untuk pendidikan, antiterorisme, dan pemberantasan narkoba.

"Moratorium itu mulai Desember 2014. Masih berlangsung sampai hari ini. Presiden memimpin sendiri satu per satu gedung mana yang diizinkan dan mana yang tidak termasuk," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Kebijakan pemerintah memperpanjang moratorium pembangunan gedung diputuskan pada rapat terbatas di Kantor Presiden, 29 Februari 2016. Saat itu, Presiden menyampaikan jika ada kebutuhan yang sangat mendesak dan penting, pembangunan gedung harus seizin Presiden.

Kebijakan ini merupakan lanjutan kebijakan yang diambil pada 2014. "Belum ada arahan Presiden (izin gedung baru DPR)," tegasnya.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, jika rencana pembangunan perpustakaan DPR ingin dilanjutkan, pemerintah akan mengkaji terlebih dahulu dan tidak langsung memberikan perizinan. "Mesti ditelaah dulu. Belum diketahui masuk kategori yang mana," ujarnya.

Mulai kendur
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mulai bersikap realistis dengan maraknya penolakan pembangunan perpustakaan. Selain karena belum ada arahan presiden, fraksi-fraksi di parlemen juga tidak mendukung ide tersebut.

Menurut dia, itu realitas yang harus dihadapi, walaupun secara pribadi dirinya berpendapat rencana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara itu berdampak positif. "Apa yang saya pandang benar belum tentu menjadi kebenaran kolektif," katanya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Politikus Golkar itu menambahkan, nasib pembangunan perpustakaan di kompleks parlemen akan didiskusikan dengan pimpinan fraksi di DPR.

"Saya akan bicarakan dengan pimpinan fraksi-fraksi. Saya tidak pernah mengambil keputusan tanpa membicarakannnya terlebih dahulu," tutur mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR itu.

Sebelumnya, anggota dewan dari Fraksi NasDem Johnny G Plate berpendapat kondisi keuangan negara saat ini belum memadai sebab terdapat potensi shortfall penerimaan (kurang dari target) sebesar Rp290 triliun.

Johnny pun menegaskan konsep pembangunan tersebut perlu dimatangkan agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan infromasi.

"Saat ini tren perpustakaan dari buku fisik ke e-book dan e-library, maka sebaiknya keseluruhan konsep perpustakaan ditinjau ulang. Kompleks DPR lebih membutuhkan jaringan internet dan wifi yang powerful agar anggota bisa mengakses data lebih cepat," ujarnya.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan usulan pembangunan perpustakaan tidak bisa dinafikan karena merupakan kebutuhan guna meningkatkan kualitas lembaga, namun tidak mendesak.

"Itu kebutuhan, tapi tidak prioritas. Referensi buku masih bisa didapat di tempat lain," tukas dia. (Ind/P-5)

rudy@mediaindonesia.com