Pemerintah Waspadai Tingginya Potensi Radikalisme

MENTERI Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan jumlah warga negara Indonesia yang berpotensi menganut paham radikal sangat besar. Hal tersebut harus diwaspadai karena radikalisme merupakan ancaman terbesar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Sebanyak 4,4% dari 250 juta warga negara memilih untuk tidak menjawab penolakan terhadap Islamic State (IS). Berarti ada 8 juta jiwa yang perlu diwaspadai karena pemahaman ideologinya masih rentan," papar Ryamizard di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan, Jakarta, kemarin.

Bila masyarakat terkena serangan ideologi, kehancuran bangsa dan negara bisa terjadi. "Serangan itu sangat berbahaya. Penghayatan pengajaran menyasar kalangan masyarakat dan akhirnya bermuara pada kehancuran bangsa dan negara," tegas Ryamizard.

Menurut dia, Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dapat membantu mengatasi persoalan radikalisme. Namun, UU tersebut sekalipun pada akhirnya direvisi tidak serta-merta menuntaskan permasalahan keamanan di dalam negeri.

"Revisi perlu, tapi tidak menuntaskan masalah. Ditembak mati tumbuh lagi yang lain. Ini masalah pikiran. Makanya perlu bela negara. Bagaimana menjadikan 4,4% itu agar tidak menjadi radikal, itu yang sulit," tuturnya.

Di tempat terpisah, Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) mengembangkan sebuah sistem aplikasi deteksi dini guna mitigasi konflik bernuansa agama yang dinamakan Indonesian Interfaith Weather Station (IIWS).

Peneliti ICRS Dicky Sofjan mengatakan IIWS termasuk sistem peringatan dini yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk memetakan kejadian kekerasan atau konflik yang melibatkan kelompok beragama di Indonesia.

"Tindakan biasanya baru dilakukan pihak pemegang otoritas serta pemangku kepentingan setelah adanya kejadian (post vactum). Untuk itu, perlu upaya preventif dengan memaksimalkan informasi dan teknologi yang dapat mencegah ekskalasi konflik," ujarnya.

Dicky hadir dalam acara diskusi mengenai IIWS di Pusat Kebudayaan Amerika di Kawasan Sudirman, Jakarta, kemarin. Hadir pula peneliti ICRS lainnya, Leonard C Epafras.

Melalui IIWS, masyarakat nantinya dapat melaporkan suatu kejadian yang dapat menyulut konflik sosial bernuansa agama. Dengan demikian, insiden di Tanah Air seperti, penyerangan terhadap komunitas Syiah di Sampang dan Jamaah Ahmadiyah di Bangka, tak terjadi lagi.

Leonard menambahkan pihaknya baru memikirkan early warning system, belum sampai pada early response system. "Perlu partisipasi publik untuk menyempurnakannya," ujar Leonard. (Ind/Gol/Nov/MTVN/P-5)