Pemerintah Belum Bersikap Terhadap Golkar

PEMERINTAH belum menerima permohonan apapun dari Partai Golkar. Pemerintah juga belum bisa bersikap karena adanya putusan Mahkamah Agung terbaru atas kepengurusan Partai Golkar.

"Belum kami terima (permintaan SK baru) dan kami juga belum menerima keputusan MA (Mahkamah Agung) seperti apa," terang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, Senin (28/3).

Menurutnya, pemerintah belum bisa bersikap terhadap kelanjutan putusan hukum Partai Golkar. Pun demikian juga dengan wacana pengajuan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan yang katanya menakomodir dua belah pihak Partai Golkar.

Sehingga menurut Yasonna, sementara ini pihaknya akan menunggu salinan putusan atas kasasi di MA. Baru setelah itu bisa menentukan sikap terbaru. "Harus kita kaji dulu ya Keputusan MA-nya (sebelum pemerintah kembali bersikap)," ujarnya.

Sebelumnya Yasonna menegaskan alasan awal pemerintah terbitkan kembali SK Munas Golkar di Riau untuk bisa lakukan rekonsiliasi atau islah antara kubu yang bersngketa selama ini. Sehingga pada 28/1/2016 pihaknya mengesahkan kepengurusan DPP Golkar yang diketuai Aburizal Bakrie dengan tenggat waktu 6 bulan ke depan.

"Kepengurusan yang disahkan kembali dengan SK ini (DPP Golkar hasil munas Riau, 2009) mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Munas atau Munaslub sesuai dengan AD/ART Partai Golkar yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan," terang Yasonna.

Menurutnya, SK untuk DPP Golkar hasil Munas Riau bernomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 Desember 2012 kembali diperpanjang dengan SK Menkumham Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2016. Yang itu artinya mengesahkan kembali susunan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Riau tahun 2009 dengan masa bakti enam bulan.

"Surat keputusan tersebut dapat digunakan oleh DPP Partai Golkar Munas Riau untuk melaksanakan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa," tegasnya. (OL-2)