Ketua DPR: Perpustakaan DPR Bukan Proyek Akal-akalan

KETUA DPR RI Ade Komarudin menampik tudingan proyek akal-akalan terkait rencana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Politikus Partai Golkar itu optimistis, sebab anggaran pembangunan perpustakaan tersebut diambil dari alokasi pendirian gedung DPR baru sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 serta pengerjaannya bersifat multiyears. Menurutnya, fiskal negara yang sempit bukan hambatan.

"Kebetulan saya cek udah ada anggaran. Karena dananya diambil dari pembangunan gedung baru DPR yang bersifat multiyears. Itu juga sudah ada persetujuan," katanya, Senin (28/3).

Kendati demikian, Ade mengakui alokasi anggaran untuk pembangunan perpustakaan beserta gedung baru DPR juga bergantung pada pemasukan negara yang didapat dari pajak apabila Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berhasil disahkan.

RUU tentang ax Amensty sebagai payung hukum sangat diperlukan saat ini, sebab pemerintah masih defisit sekitar Rp.290 Triliun untuk anggaran pembangunan akibat masih rendahnya penerimaan dari pajak. Jika Tax Amnesty diberlakukan, maka dapat menambah pemasukan negara.

Hal itu diutarakannya menanggapi kemungkinan pemotongan anggaran untuk gedung DPR dalam Perubahan APBN yang dibahas pada Juni mendatang, apabila kebijakan Tax Amnesty gagal diberlakukan.

"Kalau tax amnesty tidak jalan, pemotongan anggaran ke semua sektor pembangunan bisa sampai Rp260 Triliun, tidak hanya gedung DPR saja. Makanya tax amnesty harus jadi, APBN-P akan aman. Tapi ga ada kaitannya sama pembangunan perpustakaan DPR ini, loh," tandasnya.

Usulan pembangunan perpustakaan umum dengan koleksi sekitar 600 ribu buku di Kompleks Parlemen muncul dari kaum cendekiawan. Tujuannya, kata Ade, untuk meningkatkan citra parlemen sebagai simbol negara, disamping itu dengan penambahan koleksi buku, diharapkan minat baca masyarakat dapat meningkat. Sebagai tindak lanjut, pimpinan DPR berencana membahasnya bersama pimpinan fraksi dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR saat masa sidang mendatang. DPR kembali bersidang pada 6 April. (OL-2)