Pembangunan Perpustakaan DPR Tidak Mendesak

RENCANA pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara di komplek parlemen dinilai tidak mendesak. DPR seharusnya menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang memprioritaskan rakyat.

peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai rencana pembangunan gedung dan perpustakaan DPR tidak sejalan dengan moratorium pemerintah mengenai pembangunan gedung kementerian dan lembaga negara. Lucius bahkan mencurigai adanya upaya untuk memuluskan proyek pembangunan Gedung DPR yang memakan biaya Rp570 miliar melalui wacana membangun perpustakaan agar bisa diterima masyarakat.

"Saya melihat motivasi mereka lebih kepada pengadaan proyeknya. Harusnya DPR lebih peka terhadap tujuan moratorium, bukan pada substansinya saja," ujar Lucius, Minggu (27/3).

Menurut Lucius ide pembangunan perpustakaan tersebut hanya datang dari segelintir orang. "Ide itu hanya pendapat pribadi (para cendekiawan), bukan atas nama masyarakat. Kalau mereka mengatakan perpustakaan itu penting, tidak usah minta pendapat dari cendekiawan. Anak SD pun paham,” tegas Lucius.

Lebih jauh, Lucius menilai sebagian besar anggota DPR tidak melihat perpustakaan sebagai tempat mencari referensi. Selama ini para anggota DPR lebih senang melakukan riset lapangan dengan studi banding ke berbagai negara ketimbang riset dokumen.

“Sebenarnya bukan berarti pembangunan itu tidak layak bagi DPR, hanya saja publik masih ingin melihat DPR punya tanggung jawab untuk tunjukkan kinerjanya terlebih dahulu,” tambah Lucius. (OL-2)