Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) berharap supervisi yang dilakukan oleh KPK terhadap Kejaksaan Agung maupun Polri dapat mengungkap aktor lain di kasus yang melibatkan Joko Tjandra.
Dalam hal ini, Kejagung menanganai dugaan kasus gratifikasi terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA). Sementara Bareskrim menangani dugaan gratifikasi terkait penghapusan red notice dan surat jalan palsu.
"Hal ini penting dilakukan oleh KPK, untuk menyelidiki kemungkinan adanya aktor lain yang juga terlibat dalam pelarian Joko S Tjandra," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11).
Baca juga: Pemberian Tanda Kehormatan Tidak Ganggu Indepedensi Hakim
Terhadap kasus yang ditangani Kejagung misalnya, Kurnia mengatakan, melalui supervisi KPK harus menelisik lebih jauh hal yang mendasari terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali tersebut percaya dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Padahal, Pinangki sendiri dinilai tak memiliki jabatan khusus di Kejagung.
"Apakah mungkin ada petinggi institusi tertentu yang menjamin bahwa ia dapat membantu Joko S Tjandra?" tandas Kurnia. (OL-4)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved