Napi Berisiko Tinggi Harus Masuk Blok Khusus

DIREKTORAT Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) akan memprogramkan blok khusus di lembaga pemasyarakatan di setiap provinsi bagi narapida yang berpotensi memiliki risiko tinggi, seperti napi kasus terorisme.

Menurut Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Akbar Hadi, blok khusus tersebut nantinya dibuat seperti LP Nusakambangan dan LP Gunung Sindur. Ia berharap pemerintah mau mendukung program tersebut dengan memasukkannya ke anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P).

"Kami harapkan 2016 ini ada dukungan anggaran untuk membangun blok-blok khusus serupa. Paling tidak setiap wilayah (provinsi) itu ada LP yang punya kapasitas blok high risk. Itu sedang kita petakan mana LP yang salah satu bloknya bisa dipakai untuk blok khusus high risk," tuturnya.

Jika membentuk LP baru khusus untuk napi berisiko tinggi, akan memakan anggaran yang besar dan waktu yang lama. Untuk itu, Ditjen PAS akan mengoptimalkan LP yang sudah ada dengan membuat blok khusus di dalamnya. "Dioptimalkan, LP yang sudah ada. Kalau membangun LP yang baru waktunya cukup lama dan membutuhkan anggaran yang cukup besar," terangnya.

Khusus untuk pengamanan dan pengawasan dalam blok khusus nanti akan lebih diperketat, tidak seperti sebelumnya. Hadi mengakui perlu ada penguatan di dalam blok khusus tersebut seperti meningkatkan pengawasan melalui CCTV, memperketat kunjungan, memasang alat metal detector, alat detektor sinyal telepon seluler, dan lainnya. "Ini perlu pe­nguatan anggaran dan SDM."

Satuan khusus
Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menyasar para pelaku terorisme yang sedang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan maupun yang sudah bebas.

Selain itu, menurut Kepala BNPT Tito Karnavian, perlu ada satuan tugas khusus untuk melaksanakan rehabilitasi dan deradikalisasi. "Satgas khusus itu tugasnya ialah melakukan penegakan dan pembinaan kepada mereka, sehingga di masa depan kita harapkan paham radikal itu tidak berkembang," kata Tito.

Dari aspek penegakan hukum, BNPT akan memperkuat kemampuan deteksi dengan koordinasi intelijen dan satgas, termasuk deteksi teknologi informasi intelijen dan perangkat lunak analisis terbaru. BNPT juga akan meningkatkan kemampuan penyidikan secara ilmiah serta kemampuan penindakan. "Yang pasti BNPT harus memperkuat sinergi dengan melibatkan stakeholder, termasuk menyatukan internal di Polri juga TNI agar pencegahan terorisme itu bisa lebih masif dan terarah."

Tito juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama internasional mengingat terorisme sudah menjadi masalah global, terutama terkait Al-Qaeda dan IS. Saat ini IS sudah memanfaatkan jaringan lokal di Indonesia untuk menyebarkan ideologinya. (Ant/P-2)

aivanni@mediaindonesia.com