Presiden Tunggu Kajian Hambalang

KALANGAN Istana menyatakan upaya penyelamatan proyek Hambalang akan melewati kajian yang komprehensif. Pemerintah bakal menempuh tiga tahap sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan pembangunan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang di Bogor, Jawa Barat.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menyatakan Presiden Joko Widodo sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Hambalang.

"Tahapan lainnya ialah meme-rintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengkaji aspek topografi maupun bangunan. Presiden kemudian menggelar rapat terbatas di Istana dengan mengundang berbagai pihak," kata Johan di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, peruntukan Hambalang sangat bergantung pada hasil kajian Kementerian PU-Pera dan BPKP sehingga tidak perlu diwarnai penolakan. Apalagi, dalam proyek tersebut ada pengadaan peralatan yang sekarang tengah didalami Kejaksaan Agung.

"Setelah itu baru diputuskan akan dilanjutkan atau tidak. Jadi ada tahapannya. Poin penting yang disampaikan ialah jangan sampai aset negara yang nilainya begitu besar terbengkalai," lanjut mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyatakan keheranannya setelah Presiden Jokowi mendadak ke Hambalang. Ia mempertanyakan apakah KPK sudah tidak lagi menyita bangunan Hambalang sehingga memberi lampu hijau untuk pemerintah.

"Kalau Menpora Imam Nahrawi dan Presiden Jokowi mendadak ke Hambalang, apakah memang benar-benar KPK sudah merilis barang bukti Hambalang untuk diteruskan kembali? Mengapa zaman dahulu tidak? Ada apa dengan KPK sekarang?" ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/3).

Tidak disita
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membantah bangunan proyek Hambalang dalam status penyitaan seperti yang dipertanyakan Hinca. "Bangunan-nya tidak dalam status disita," kata dia kepada Media Indonesia, kemarin.

Lebih jauh Basaria mengingatkan pemerintah agar melakukan kajian risiko secara menyeluruh jika proyek Hambalang dilanjutkan. "Sebaiknya dilakukan terlebih dahulu kajian risiko," tegasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Menurut dia, secara teknis proyek itu memang terdapat kekurangan, seperti besar topografi, kemiringan, dan tanah lempung yang labil. "Karena sejak awal penentuan tapak lokasi sudah sarat korupsi."

Presiden Jokowi berencana melanjutkan kembali pembangunan megaproyek senilai Rp2,5 triliun itu.

Proyek Hambalang mangkrak selama 4 tahun karena belitan korupsi di era Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, sejumlah politikus Demokrat menjadi terpidana korupsi Hambalang.

Sementara itu, Ketua DPD Irman Gusman meminta semua pihak menghormati rencana Jokowi seusai blusukan ke Hambalang. Menurutnya, Jokowi ingin Indonesia siap ketika menggelar Asian Games 2018. (Pol/Nur/Cah/Ind/P-5)

astri@mediaindonesia.com