Anggaran Jumbo, Kinerja Juara

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menjadi salah satu kementerian yang paling dicermati kinerjanya dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, khususnya ketika pandemi covid-19 mulai merebak di Tanah Air, Maret 2020. Peran Kemensos dinilai vital dalam upaya pemerintah melaksanakan jaring pengaman sosial penanganan dampak pandemi.

Karena itu, alokasi anggaran Kemensos terus meningkat. Pagu Indikatif TA 2020 sebesar Rp62,7 triliun meningkat beberapa kali menjadi Rp104,4 triliun, kemudian Rp124 triliun dan kini mencapai Rp134,008 triliun.

Dengan anggaran jumbo tersebut, kinerja penyerapan anggaran Kemensos dinilai cukup memuaskan. Per 19 Oktober, Kemensos mencatat penyerapan anggaran mencapai 82,30%. Angka itu menempatkan Kemensos berada di urutan teratas dalam realisasi anggaran dari semua kementerian/lembaga.

Menteri Sosial Juliari P Batubara menyampaikan pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran Kemensos dalam penggunaan pagu, khususnya dalam hal penyaluran bantuan sosial.

“Jadi bukan karena menterinya yang hebat, tapi semua jajaran Kemensos yang bekerja serius dan berdedikasi sehingga penyerapan anggaran berjalan lancar, dan yang terpenting tepat sasaran,” kata Juliari di Jakarta, Senin 19/10/2020.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam realisasi anggaran. Juliari menyatakan pihaknya membuka diri terhadap pengawasan dalam penggunaan anggaran.

Dalam hal ini, Kemensos melakukan pengawasan berlapis. Antara lain melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di samping pengawasan internal melalui Inspektorat Jenderal Kemensos dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tak lupa, Mensos juga menyebut pihaknya terbuka terhadap pengawasan dari media massa. “Dengan kesediaan diawasi ini, kami ingin ada pelibatan publik dan terus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkapnya.

Komitmen Kemensos dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas itu terbukti dengan meraih predikat opini Wajar tanpa Pengeculian (WTP) dari BPK akhir Juli lalu. Opini WTP dari BKP kali ini menggenapkan raihan empat kali berturut-turut. Capaian ini penting karena opini WTP diterima Kemensos sejalan dengan anggaran yang terus meningkat.

Dengan anggaran besar, Kemensos terus fokus memastikan bantuan jaring pengaman sosial dapat dirasakan masyarakat rentan yang terdampak pandemi covid-19. Sejak Maret 2020, sejumlah program bantuan sosial (bansos) digalakkan.

Dalam hal ini, Kemensos menggunakan instrumen bansos reguler, bansos khusus, dan bansos tambahan. Untuk bansos regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, Kemensos melakukan peningkatan indeks bantuan dan perluasan sasaran. Bansos PKH diperluas kepesertaannya dari 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM, serta mempercepat penyaluran dari semula per tiga bulan menjadi setiap bulan.

Adapun program sembako (bantuan pangan nontunai/ BPNT) mengalami perluasan target dan peningkatan indeks. Antara lain dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, dengan indeks dari Rp150 ribu/KPM/ bulan menjadi Rp200 ribu/KPM/bulan.

Untuk bansos nonreguler (bansos khusus), Kemensos menyalurkan bansos sembako bantuan Presiden (atau bansos sembako/BSS) dan bansos tunai (BST). BSS menjangkau 1,9 juta kepala keluarga (KK) di Jakarta dan sebagian wilayah di Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi (Bodetabek) dengan nilai Rp600.000/KK/bulan yang disalurkan sebulan dua kali.

Untuk BST menjangkau 9 juta KPM di luar Jabodetabek dan di luar penerima Bansos Reguler. Penyaluran bantuan melalui bank-bank Himbara bagi KPM yang memiliki rekening dengan nilai Rp600.000/KK/bulan. Bagi yang tidak memiliki rekening Himbara, BST disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

BSS dan BST gelombang I disalurkan pada April, Mei, dan Juni. Kemudian periode penyaluran diperpanjang ke gelombang II, dari Juli-Desember 2020, dengan nilai bantuan Rp300.000/KPM/bulan.

Pada awal September, Kemensos juga meluncurkan bantuan sosial beras (BSB) yang menyasar 10 juta KPM PKH. Jumlah bantuan sebanyak 15 kg/KPM/bulan selama 3 bulan, dari Agustus sampai Oktober 2020.

Inovasi

Sejumlah tantangan pun harus dihadapi dalam penyaluran bansos. Luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya KPM yang harus menerima bantuan jadi salah satu di antaranya.

Untuk mempercepat penyaluran bansos, khususnya BST yang menjangkau seluruh pelosok Tanah Air, Kemensos terus melakukan berbagai inovasi. Di antaranya ialah, Mensos Juliari menginstruksikan PT Pos Indonesia untuk menambah durasi layanan dari pagi hingga malam.

“Kemudian PT Pos menambah loket-loket dan titik lokasi penyaluran di komunitas, seperti kantor desa, kantor kelurahan, sekolah, pos RW, dan sebagainya. Dengan begitu, pelayanan pada KPM makin dekat,” katanya.

Untuk mengakselerasi distribusi dan menjaring elemen masyarakat yang belum tersapa bansos, Kemensos menyalurkan sembako Banpres melalui berbagai komunitas dan organisasi masyarakat.

“Beberapa komunitas yang disapa ialah pekerja film, sinetron dan seniman. Kemudian, Gerakan Pemuda Ansor, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki), perguruan tinggi, pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, organisasi kepemudaan, Forum Koordinasi Putra Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI), Pemuda Pancasila, dan sebagainya,” ujar Juliari.

Inovasi yang terus dilakukan Kemensos dalam penyaluran bansos mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga riset. Lembaga survei Alvara Research, misalnya, menyatakan mayoritas masyarakat puas dengan program bantuan sosial pemerintah, yakni mencapai 56,2%.

Hasil survei Alvara pun memperkuat survei Micro-Save Consulting Indonesia April 2019 yang menyebut 93,2% KPM puas atas program bansos PKH.

Mensos Juliari berkomitmen pihaknya terus bekerja keras memastikan distribusi bansos bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini bisa terlihat dari gerak cepat Mensos untuk turun langsung ke sejumlah titik distribusi tanpa mengenal waktu, seperti dilakukannya saat malam takbiran lalu. “Ya ini bisa dipandang sebagai bukti kerja extra ordinary,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kemensos turut mengimplementasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan anggaran jumbo, Kemensos tidak hanya membelanjakan untuk bansos tetapi juga berkontribusi besar terhadap program-program PEN.

Dari total anggaran PEN sebesar Rp204,9 triliun, sebanyak Rp128,280 triliun dialokasikan Kemensos untuk program jaring pengaman sosial. Per 12 Oktober lalu, realisasi anggaran PEN di Kemensos cukup tinggi, yakni 81,42% atau Rp 104,440 triliun.

Mensos berharap bansos yang diluncurkan Kemensos dapat mendorong dan menjadi daya ungkit perekonomian nasional. “Dengan bansos, baik BSS maupun BST memiliki efek ekonomi. Bansos sembako akan memicu mekanisme supply and demand. Adanya permintaan akan menciptakan usa ha-usaha yang menyediakan bahan bakunya. BSS juga sama. Sesuai arahan Presiden, kami bekerja sama dengan usaha kecil menengah (UKM) setempat. Sehingga bahan pangan dipasok dari mitra lokal. Ini memicu efek ikutan (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal,” tutupnya. (Ifa/S3-25)