Parmusi Kecam Gugatan Kubu Djan Faridz

PERSAUDARAAN Muslim Indonesia (Parmusi) mengecam langkah kepengurusan kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta yang melayangkan gugatan senilai Rp1 triliun kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam, langkah tersebut menunjukkan tidak adanya itikad baik dari kubu Djan Faridz untuk islah. Bahkan, hal tersebut dinilai dapat memperluas ruang bagi kehancuran PPP.

"Sangat disayangkan sampai akhir pekan lalu saudara Djan Faridz tidak sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan islah, bahkan sebaliknya melayangkan gugatan. Sikap dan langkah Djan Faridz tersebut justru sangat membahayakan keutuhan dan eksistensi PPP ke depan serta semakin mengaburkan niat dan konsensus untuk islah," ujar Usamah, Minggu (20/3).

Bersama Nahdatul Ulama, Parmusi merupakan salah satu unsur pendiri PPP pada 1973. Karena itu, menurut Usamah, Parmusi memiliki tanggung jawab moral untuk mempercepat islah di tubuh PPP yang telah berkonflik selama hampir dua tahun.

"Akhirnya Parmusi mendesak kepengurusan PPP Muktamar VII Bandung agar segera menyusun dan mengumumkan kepanitiaan serta jadwal Muktamar VIII sebagai ajang islah seutuhnya. Ini supaya PPP dapat mengikuti perhelatan agenda politik nasional seperti proses Pilkada dan verifikasi faktual parpol oleh KPU sebagai syarat Pemilu 2019. Karena itu, islah PPP harga mati," katanya.

Lebih jauh, Usamah mengatakan, Djan Faridz tidak perlu khawatir akan diganjal untuk maju kembali sebagai calon ketua umum partai. Pasalnya, semua persyaratan pencalonan bisa dibicarakan dalam proses mediasi kedua kubu menuju islah.

"Tentunya hal ini bisa dibicarakan. Tapi bagaimana bisa sepakat kalau dari kubu Djan Faridz tidak membuka komunikasi. Karena itu, Parmusi mengimbau agar saudara Djan Faridz ikut dalam proses mediasi. Biar bagaimana pun kita tidak ingin kehilangan satu kader pun. Akan tetapi, PPP juga tidak mau tersandera oleh satu orang saja," cetus dia. (OL-2)