GKR Hemas: Insiden Sidang DPD Dinamika Politik Biasa

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menilai insiden ricuh pada sidang paripurna penurupan masa persidangan DPD, Kamis (17/3) malam, merupakan dinamika politik biasa yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut ke depan.

"Guna mencari solusi terbaik, pimpinan DPD RI akan segera melakukan konsolidasi internal, yang dapat bermanfaat bagi kepentingan daerah," kata GKR Hemas, di Jakarta, Jumat (18/3).

Menurut dia, dinamika politik di DPD RI, ada dua pandangan yang berkembang cukup tajam dan mencapai puncaknya pada sidang paripurna Kamis malam itu.

Kedua pandangan tersebut ialah pertama, ada kelompok yang menginginkan peningkatan kinerja lembaga DPD dengan memanfaatkan masa jabatan pimpinan sepanjang 5 tahun, sebagaimana yang selama ini terjadi. Kemudian pandangan kedua, ada kelompok yang menginginkan efisiensi masa jabatan pimpinan DPD dengan memperpendek menjadi 2,5 tahun, agar kinerja lembaga itu lebih meningkat.

"Kedua pandangan ini mempunyai argumentasi yang cukup ilmiah dan didasarkan pada tujuan yang sama, perbaikan kinerja secara menyeluruh anggota dan pimpinan," ucapnya.

Di balik itu, kata dia, ada kesadaran demokrasi yang meningkat dan keinginan agar DPD lebih besar lagi manfaatnya bagi daerah. Menurut Hemas, kedua pandangan tersebut pada dasarnya tetap berpegang pada upaya memaksimalkan dan mencari cara-cara yang lebih efisien, efektif, dan kreatif, dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan yang mengedepankan koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Karena itu, menurut dia, setelah sidang paripurna Kamis kemarin, pimpinan dan seluruh elemen di DPD RI langsung melanjutkan kerja politik internal, mencari solusi terbaik yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat luas.

"Peristiwa yang terjadi dalam sidang paripurna Kamis kemarin, dapat dilihat sebagai bagian dari usaha para anggota mengekpresikan kesadaran yang tinggi untuk meningkatka kinerja kelembagaan," ujarnya.

Hemas menambahkan, pada saat yang sama, pimpinan DPD sesuai kapasitasnya berusaha mendudukkan persoalan pada koridor hukum dan peraturan yang ada. Anggota DPD dari Provinsi DI Yogyakarta itu juga meyakini, insiden kericuhan pada sidang paripurna Kamis kemarin dapat dipertemukan dan dicari solusinya, karena pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, ingin meningkatkan kinerja lembaga. (Ant/OL-5)