Mendagri Minta Kurangi Program tidak Jelas di Daerah

18/3/2016 12:11
Mendagri Minta Kurangi Program tidak Jelas di Daerah
(Antara)

RENCANA pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Hal itu penting untuk menjaga sinergis program pembangunan nasional dan daerah.

"Itu wajib hukumnya. Bupati/wali kota dalam menyusun program harus sinkron dengan apa yang menjadi program gubernur dan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat me­rencanakan sebuah program, itu harus diprogramkan pula oleh daerah," tegas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2016, di Denpasar, Bali, kemarin.

Untuk itu, ia mengingatkan kepala daerah yang baru terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9 Desember 2015 lalu agar memperhatikan serta melaksanakan kewajiban tersebut.

Sejauh ini, imbuh Tjahjo, kebijakan antara pusat dan daerah masih belum sinkron. Hal itu terjadi lantaran fungsi Bappeda masih belum optimal. "Saya merasakan beberapa tahun belakangan ini fungsi Bappeda antara ada dan tiada," ungkapnya. Untuk itu, ia meminta jajaran Bappeda di daerah untuk lebih mengoptimalkan fungsinya demi kemajuan pembagunan daerah di masa depan.

Tjahjo juga meminta agar program-program yang tidak jelas dihapuskan dalam perencanaan pembangunan daerah. Pasalnya, hal itu tidak berdampak langsung bagi masyarakat sekitar.

"Program pemberdayaan kampung nelayan, apa itu? Enggak jelas. Kalau mau, misalnya tempat lelangnya dibangun. Jadi, harus konkret bagi masyarakat. Kurangi (program) yang tidak jelas tadi," tutur politikus PDIP itu.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika pun menyatakan aspek perencanaan dalam pembangunan, baik daerah maupun pusat, sangat penting. Hal itu akan membantu kesuksesan pembangunan sesusi Nawa Cita Jokowi-JK.

Ia mengakui selama ini program pembangunan di daerah belum terintegrasi dengan program pembangunan nasional. Untuk itu, ia pun meminta Bappeda membuatkan RPJMD bagi kepala daerah yang baru terpilih. "RPJMD harus nyambung dengan RPJMN." (Nur/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ricky
Berita Lainnya