Kompetensi Tenaga Ahli Rendah

DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014 telah merekrut sebanyak 1.776 tenaga ahli yang diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam mendukung performa anggota dewan. Faktanya, keberadaan tenaga ahli yang didominasi oleh lulusan S-1 mencapai 60% saat itu belum mampu mendongkrak kinerja DPR.

Menurut Rusdi Ridwan, mahasiswa pascasarjana Jurusan Ilmu Manajemen/Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), rendahnya kinerja tersebut diakibatkan oleh kurangnya tenaga ahli yang kompeten.

Tenaga ahli dengan kompetensi yang sesuai akan menunjang pelaksanaan tugas pokok anggota DPR. "Sayangnya mulai dari rek-rutmen tenaga ahli sudah tidak sesuai dengan standar, sebagian masih didasarkan pada faktor kedekatan," tuturnya saat memaparkan diser­tasi berjudul Kinerja Tenaga Ahli dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Konstitusional DPR RI.

Disertasi yang mengupas tuntas peran dan kinerja tenaga ahli di DPR itu telah dipertanggungjawabkannya hingga ia mendapat gelar doktor.

Ketua panitia ujian doktor yang juga Rektor Universitas Negeri Jakarta, Djaali, menegaskan belum optimalnya kinerja tenaga ahli yang dianggap tidak kompeten harus menjadi perhatian pihak-pihak terkait. Dengan begitu, ke depan tenaga ahli benar-benar sesuai kebutuhan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok DPR, lanjutnya, selain fungsi politik, tenaga ahli juga harus memiliki keahlian penanganan khusus agar setiap informasi yang diperlukan diperoleh dan dimanfaatkan dengan baik.

"Kami harapkan rekomendasi yang dituangkan dalam disertasi bisa disampaikan ke pihak-pihak terkait, terutama pembuat kebijakan di DPR," cetusnya.

Dalam menanggapi disertasi mantan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan 2011-2014 itu, Plt Sekjen Partai NasDem Nining Indra Saleh memastikan tenaga ahli di Fraksi Partai NasDem sudah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. "Mayoritas tenaga ahli NasDem itu doktor. Kalaupun ada S-2, diperhatikan kompetensi­nya," ujarnya. (Mut/P-4)