Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAYORITAS masyarakat Indonesia sudah tidak tertarik dengan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Hal itu terpapar jelas dalam survei nasional yang dilakukan Saiful Mujani Research Center (SMRC).
Hasil survei yang dirilis, kemarin, menunjukkan bahwa sejak 2016 persentase warga yang percaya dengan isu kebangkitan PKI berada di kisaran 10% hingga 16%. Fenomena tersebut dipengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai isu kebangkitan PKI di Indonesia.
“Dari 36% responden yang mengetahui isu kebangkitan PKI, hanya 14% yang setuju dengan kebenaran isu itu,” tutur Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas di Jakarta.
Mayoritas warga yakni 64% menyatakan tidak tahu atau tidak mendengar adanya kebangkitan PKI di Indonesia. Survei ini dilakukan pada 23 hingga 26 September 2020 dengan melibatkan 1.203 responden.
“Di kalangan yang tahu, itu pun mayoritas tidak percaya bahwa kebangkitan PKI memang terjadi. Hampir 61% menyatakan tidak percaya bahwa ada kebangkitan PKI (atau 22% dari populasi),” papar Sirojudin.
Dia menjelaskan, isu kebangkitan PKI selalu muncul setiap September. Hal ini menjadi salah satu alasan SMRC melakukan survei tentang seberapa banyak masyarakat yang memercayai isu itu. “Pertanyaan utamanya adalah seberapa banyak warga yang tahu tentang isu tersebut? Di antara yang tahu, seberapa banyak yang percaya dengan isu ini.”
Dari kalangan yang percaya bahwa memang ada isu kebangkitan PKI, dijelaskan Sirojudin, 79% respoden menyatakan kebangkitan PKI merupakan sebuah ancaman. Yang percaya belum menjadi ancaman hanya 13% dan yang tidak percaya menjadi ancaman 6%.
“Dari yang percaya bahwa kebangkitan PKI merupakan ancaman, 69% menganggap pemerintah kurang/tidak tegas atas ancaman tersebut. Adapun 30% merasa pemerintah sangat/cukup tegas,” terang Sirojudin.
Menariknya, imbuh dia, pembelahan masyarakat dalam Pilpres 2019 turut memengaruhi isu kebangkitan PKI. Isu ini lebih banyak diketahui kalangan pendukung Prabowo Subianto ketimbang pendukung Jokowi. “48% pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 mengetahui isu kebangkitan PKI, sedangkan hanya 29% pemilih Jokowi yang mengetahuinya.’’
Harus diakhiri
Pada kesempatan yang sama, budayawan Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis menyatakan G30S/PKI merupakan peristiwa yang kejam. Negara harus berani melakukan rekonsiliasi yang artinya mengakui kekejaman saat itu kepada keluarga korban.
“Kita harus berani mengakui bahwa kemudian terjadi hal-hal yang sama sekali di luar proporsi,” tuturnya.
Romo Magnis juga menyatakan negara harus tetap mela rang paham komunisme, termasuk semua organisasi seperti PKI. Isu kebangkitan
PKI pun harus segera diakhiri agar tidak kian menimbulkan polemik di masyarakat. Dia berpandangan pula bahwa tidak perlu ada lagi pemutaran film G30S/PKI yang lebih menampilkan kejahatan.
Di lain sisi, Ketua Departemen Sejarah Universitas Indonesia Abdurakhman menilai film G30S/PKI merupakan film pendidikan sehingga baik untuk menanamkan karakter kebangsaan.
Sebagai sejara wan, dia berpendapat sudah sela yak nya anak bangsa mengetahui kebenaran peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965.
‘’Apabila ada pihak-pihak yang mengartikan film tersebut tidak benar, dipersilakan membuat film versi lain, namun harus berdasarkan sumber-sumber sejarah atau fakta sejarah,’’ kata Abdurakhman. (Ant/X-8)
Pakar politik Universitas Airlangga kris Nugroho mengatakan masing-masing pasangan calon masih ragu dan jaga jarak terhadap isu sentral. Seperti soal hak asasi manusia dan hukum.
RSM Indonesia Mengajar berlangsung pada 28 hingga 30 November 2023
BADAN Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten Periode 2021-2023 menggelar sidang pleno 1 di Pop Hotel Tebet, pada Sabtu, (16/9).
Maka, orang yang mengalami mobilitas sosial, mengalami perubahan kedudukan dalam aspek status sosial
Insiden itu berawal sekitar pukul 12.30 WIT saat mobil penjual kelontong dihentikan warga di Sinakma karena diduga akan melakukan penculikan anak.
Mengapa faktor ekonomi menjadi penghambat mobilitas sosial? Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial? Berikut pengertian, jenis, faktor pendorong, penghambat, dan dampak.
Film dokumenter karya sutradara Lola Amaria berjudul Eksil akan tayang di bioskop mulai Kamis (1/2).
SEJARAH kelam Gerakan 30 September 1965 seharusnya menjadi perjalanan bangsa yang tidak lagi menciptakan dendam/permusuhan baru atau memperpanjang permusuhan lama
Pengamat politik Universitas Bhayangkara Djuni Thamrin berpendapat, ketegasan Andika Perkasa dalam memberantas diskriminasi di tubuh militer dengan menggunakan dasar hukum yang kuat,
Berikut ke-7 jenderal yang menjadi korban peristiwa mengerikan G30S/PKI.
Menko Polhukam Mahfud MD serta Menkumham Yasonna H. Laoly bertemu dan berdialog dengan mantan Mahasiswa Ikatan Dinas dan korban pelanggaran HAM berat di luar negeri.
Sebelumnya, Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa paham PKI tengah menyusup ke militer Indonesia saat ini. Hal tersebut terlihat dari penghilangan patung tokoh G30S/PKI di Markas Kostrad.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved