Putus Koordinasi, Indonesia Butuh Penjara Khusus Teroris

INDONESIA membutuhkan pusat detensi atau penjara khusus teroris dengan penjagaan superketat untuk membatasi gerak-gerik tahanan. Hal itu bertujuan memutus konsolidasi kekuatan untuk merencanakan serangan.

Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengemukakan hal tersebut di Istana Negara, Jakarta, seusai dilantik Presiden Joko Widodo menjadi kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Tito menilai pengamanan penjara-penjara yang menampung teroris belum memadai. Lembaga pemasyarakatan (LP) yang seharusnya merehabilitasi atau membuat jera teroris malah menjadi tempat konsolidasi kekuatan.

"Saya pernah menangani operasi militer di Aceh. Itu semua dikoordinasikan dari LP Cipinang oleh Abu Bakar Ba'asyir, Wawan Rois, dan Dulmatin. Bom Thamrin direncanakan dari (LP) Nusa Kambangan," ungkap Tito.

Selain itu, Tito bertekad menumpas jaringan teroris Santoso atau dikenal dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang diketahui bermarkas di Poso, Sulawesi Tengah.

Tito mengatakan Polri dan TNI saat ini menggelar Operasi Tinombala untuk menangkap kelompok teror pimpinan Santoso yang bersembunyi di daerah pegunungan di Poso.

"Operasi Tinombala sedang berjalan. Polri didukung TNI. Saya juga jadi fokus utama untuk itu karena saya 1,5 tahun di sana dan saya malah sudah buat buku 500 halaman," kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Ia mengaku tahu kondisi Poso dan peta situasi di Poso. Yang perlu dilakukan ialah mempertajam posisi Brimob dan TNI yang sedang menggelar Operasi Tinombala untuk memutus pasokan logistik dan informasi dari kawasan perkotaan.

Lebih lanjut, Tito menegaskan target kerjanya terfokus pada aspek pencegahan dan rehabilitasi pelaku teror. Dua hal itu bagian dari rangkaian penanggulangan terorisme, mulai pencegahan, penegakan hukum atau penindakan, hingga rehabilitasi pascapenangkapan.

Sosok tepat
Di kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan pengalaman Tito sebagai Kepala Densus 88 membuatnya memahami jaringan pelaku teror yang ada di Indonesia dan di luar negeri.

Tito yang merupakan lulusan terbaik Akpol angkatan 1987, lanjutnya, juga pernah ikut bergabung dengan tim yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin M Top.

Oleh karena itu, kata Badrodin, dalam tantangan terhadap terorisme dan radikalisme yang semakin besar, sosok Tito tepat dipilih menjadi Kepala BNPT. Faktor pengalaman itu diakui Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi pertimbangan utama menunjuk Tito.

Tito diangkat sebagai Kepala BNPT berdasarkan Keppres No.38/TPA/2016. Keppres itu menyatakan Tito menggantikan Saud Usman. Di dalamnya disebutkan, Tito diberi fasilitas atau hak keuangan setingkat menteri. Tito yang sebelumnya berpangkat inspektur jenderal polisi, atau perwira tinggi bintang dua bakal menjadi komisaris jenderal atau perwira tinggi bintang tiga.(Ant/P-1)