Pidanakan Penyebar Radikalisme

SALAH satu poin penting yang harus dimasukkan revisi UU Terorisme ialah pemidanaan kegiatan yang dianggap menyebarkan gagasan radikal. Organisasi yang membiayai kegiatan itu bahkan juga harus diproses hukum.

Hal tersebut disampaikan Kepala Polda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian demi mengoptimalkan pencegahan aksi teror. "Kegiatan yang menuju terorisme harus dikriminalisasi agar tidak terlambat," kata Tito di Jakarta, Selasa (15/3).

Tito yang akan dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hari ini, mengatakan UU Terorisme yang ada sekarang hanya dibuat untuk memudahkan pengungkapan teror di Bali pada 2001-2002. Namun, saat itu belum terpikirkan mengenai aksi yang belum dikategorikan sebagai teror. "Termasuk pergi ke Suriah untuk gabung dengan Islamic State, tidak ada hukumannya," imbuh Tito.

Hasil penyelidikan kepada pelaku teror yang tertangkap, kata Tito, menunjukkan mereka merupakan korban penyebaran paham radikal. Mekanisme pencegahan penyebaran ideologi itulah yang belum diatur komprehensif dalam UU Terorisme. "Ibaratnya penyakit menular. Artinya kegiatan-kegiatan pencegahan harus dikenal dalam undang-undang itu," beber Tito.

Di samping itu, upaya rehabilitasi juga dinilai penting untuk dimasukkan ke UU Terorisme. Tito menambahkan ia sudah memiliki konsep deradikalisasi yang akan diterapkan dalam program rehabilitasi ketika sudah memimpin BNPT dan itu bakal melibatkan banyak instansi.

"Upaya deradikalisasi harus dikoordinasikan dengan instansi terkait karena penanganan terorisme tidak bisa dilakukan sendiri," kata Tito. Konsep deradikalisasi itu juga sudah ada di kepalanya sejak lama karena ia pernah juga bertugas di BNPT pada 2011-2012.

Buru Santoso
Bekas Asisten Perencanaan Polri itu pun menyatakan bakal terjun ke Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), setelah resmi menggantikan Komjen Saud Usman Nasution yang akan memasuki masa persiapan pensiun.

"Salah satu fokus saya di BNPT nanti terkait dengan penegakan hukum yang ada di Poso. Bagaimana menangani persoalan di sana dan mungkin saya akan lebih banyak turun ke Poso," kata Tito.

Poso merupakan tempat persembunyian Santoso, pemimpin kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Polri hingga kini masih kesulitan mengejar Santoso dan kelompoknya karena di wilayah itu banyak hutan belantara dan pegunungan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyambut positif penunjukan Tito sebagai Kepala BNPT. Ia yakin mantan Kepala Densus 88 Antiteror itu akan melanjutkan program penanggulangan terorisme yang telah dilakukan Kepala BNPT sebelumnya dengan lebih baik. Selain Tito, yang juga berjanji terlibat langsung dalam perburuan Santoso ialah Kapolda Sulteng yang baru, yakni Brigjen Rudy Sufahriadi. Ia menyatakan akan jarang di Palu karena lebih sering berada di Poso.

Rudy pernah jadi Kapolres Poso selama dua tahun hingga 2007. Ia bahkan pernah bertugas di BNPT. Pemahamannya tentang Poso dan terorisme diharapkan dapat membantu penangkapan Santoso. (Ant/P-4)