Akom Diminta Klarifikasi Surat Pernyataan

SEKRETARIS Paguyuban DPD Golkar Provinsi Se-Indonesia, Ridwan Bae, mendesak Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) untuk mengklarifikasi surat pernyataannya yang menyebut tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua umum jika terpilih menjadi Ketua DPR.

Surat bermeterai Rp6.000 itu kini beredar di masyarakat sehingga perlu dijelaskan, apakah itu asli atau palsu.

"Bukankah surat pernyataan itu ditandatangani Ade Komarudin di depan Pak Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Nurdin Halid, dan Setya Novanto? Kenapa Bambang Soesatyo bilang surat itu diubah di sana-sini sehingga bunyinya lain? Saya minta Pak Ade Komarudin segera klarifikasi supaya clear," pinta Ridwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Ridwan, tidak elok apabila Bambang membantah surat pernyataan yang dibuat Akom meskipun posisinya sebagai tim sukses atau tim pemenangan Akom.

"Kita harapkan bukan Bambang yang menjawab surat pernyataan Akom. Biarlah dijawab oleh Akom sendiri," tegas Ridwan.

Sebelumnya Bambang menyatakan persaingan antarcalon Ketua Umum Golkar kian memanas.

Ia mengimbau setiap calon dan timsesnya bermain sehat dan menghindari praktik pembusukan terhadap calon lain.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, menyatakan permintaan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali merupakan bentuk antisipasi gugatan atas hasil munaslub.

"Supaya tidak rawan gugatan, kita minta pemerintah sahkan hasil Munas Bali untuk dasar munaslub," jelas Nurdin.

Menurut dia, pihaknya tengah mempersiapkan susunan pengurus hasil Munas Bali untuk didaftarkan ke Kemenkum dan HAM.

Salah satu yang tengah dibahas ialah pemilahan sejumlah nama dari kubu Munas Ancol untuk dimasukkan ke kepengurusan.

"Kita tunggu pertemuan ARB (Aburizal Bakrie) dan Agung (Agung Laksono). Nanti ada kepengurusan yang bersifat rekonsiliatif."