Partai Jangan Abaikan Rakyat

PDIP mendukung Ahok hingga akhir masa jabatan, tetapi belum berencana untuk kembali mendukung Ahok di Pilgub 2017.

PDIP menuding Basuki Tjahaja Purnama terlalu terburu-buru mengumumkan pencalonan dirinya dalam pemilihan gubernur 2017 sehingga membuat suhu politik di DKI Jakarta memanas. Menurut partai banteng moncong putih, hal itu tidak baik buat perpolitikan di Ibu Kota.

"Sah-sah saja sebenarnya. Ada jalur parpol dan perseorangan, tetapi ini kesannya terlalu panas di awal. Tidak baik bagi DKI. Jangan dibuat panas begitu. Nantilah setelah verifikasi KPU dan lainnya selesai," ujar Ketua DPP PDIP Andreas Pereira di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan itu dalam diskusi bertajuk Kontestasi Pilkada DKI. Hadir pula sebagai pembicara di antaranya politikus Partai Gerindra Biem Benyamin, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti, dan Direktur Polcomm Institute Heru Budianto.

Terkait surat berkop PDIP tertanggal 11 Maret 2016 yang ditandatangani Bambang DH dan Hasto Kristiyanto, Andreas mengatakan itu bukan tanda PDIP akan kembali mendukung Ahok di 2017.

Di sisi lain, Ray menganggap wajar jika Ahok mengumumkan pencalonannya lebih dini. Dengan memilih jalur perseorangan bersama bakal calon wakil gubernur Heru Budi, Ahok akan bekerja lebih keras untuk memastikan semua persyaratan yang dibutuhkan bisa dipenuhi.

"Bukan deparpolisasi lagi, tapi derakyatisasi. Rakyat dijauhkan dari proses politik. Rakyat hanya dianggap penting 5 tahun sekali. Setelah itu, ditinggalkan. Peran-peran yang sebenarnya bisa dipegang oleh rakyat diambil semua oleh partai politik," kata dia.

Ia menambahkan, bila partai kerap mengabaikan keinginan publik, Ahok lainnya bakal bermunculan. Itu sebabnya, sambung Ray, rakyat jangan ditinggalkan. "Kalau bisa jalan sendiri, ya jalan sendiri," tuturnya.

Sulit pindah

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiarti mengingatkan Ahok sulit pindah ke jalur partai bila sudah mendaftar ke KPU dengan menggunakan jalur perseorangan. Peluang itu semakin tertutup manakala KPU telah melakukan verifikasi pencalonan.

"Pendaftaran jalur perseorangan satu bulan lebih awal dari jalur partai politik. Berdasarkan Peraturan KPU (No 9 dan 12 Tahun 2015). Kalau verifikasinya sudah sampai tingkat desa/kelurahan, tidak bisa lagi dicalonkan oleh partai atau bergabung dengan partai," tukasnya. Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menghargai Ahok yang telah menyatakan tekad maju sebagai bakal calon gubernur independen. Surya menambahkan, NasDem tetap konsisten mendukung apa pun langkah politik yang diambil Ahok.

"NasDem ialah institusi partai politik, bukan LSM. Namun, kenapa NasDem berkeinginan secara konsisten memberikan dukungan kepada Ahok. Ya, karena dia sosok yang tepat untuk melanjutkan pembangunan DKI ke depan," kata Surya di Aceh. (FD/P-5)