Surat Perjanjian Akom dengan Ketum Golkar Beredar

SEHARI setelah deklarasi Ade Komarudin (Akom) sebagai calon Ketua Umum Golkar di Yogyakarta, Jumat (11/3), hari ini beredar surat perjanjian antara dia dan Ketua Umum (Ketum) Golkar Aburizal Bakrie (Ical).

Ada tiga poin isi dalam surat itu yakni pertama, Ade tidak akan ikut serta memprakarsai pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar sampai dengan selesainya masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali 2014-2019.

Poin kedua, ia juga tidak akan maju mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum DPP Golkar sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali, yaitu pada 2019.

Adapun yang ketiga, Akom akan melaksanakan tugas yang diamanatkan Partai Golkar menjadi Ketua DPR RI dan berkonsentrasi penuh melaksanakan tugas tersebut. Akom bersama Ical menandatangani perjanjian itu pada 17 Desember 2015 saat rapat pemgurus DPP Golkar di Bakrie Tower, Jakarta. Ade ditunjuk menggantikan Setya Novanto yang mundur sebagai Ketua DPR.

Dimintai konfirmasi soal beredarnya surat tersebut, tim sukses Akom, Bambang Soesatyo (Bamsoet), yang juga Wakil Bendahara Umum Partai Golkar mengatakan, hal itu salah satu bukti adanya upaya penjegalan terhadap Akom.

"Menurut saya, oknum tersebut ingin mengunci Akom pada poin kedua. Coba simak, Akom tidak boleh maju sampai dengan berakhirnya kepengurusan Munas Bali 2019. Lalu, bukankah kalau besok Munas terjadi, maka otomatis Munas Bali juga berakhir? Jadi, apa yang salah? Aneh juga kalau surat itu kemudian dijadikan alat untuk mengganjal Akom," katanya ketika dihubungi, Sabtu (12/3).

Bambang menduga tersebarnya surat itu dilakukan dengan sengaja. Ia menerima banyak laporan dari pengurus DPD I dan II Partai Golkar, bahwa mereka dikirimkan salinan (kopi) surat perjanjian antara Akom dan Ical tersebut.

"Itu membuat para kader di daerah heran kok hari gini masih ada yang main seperti itu. Walaupun buat mereka sendiri tidak ada artinya," imbuh dia.

Tentu, lanjut Bamsoet, hal itu menimbulkan kecurigaan bahwa ada pihak yang ketakutan apabila Akom maju sebagai Ketua Umum Golkar. "Siapa pelakunya yang bisa mencuri dokumen perjanjian itu (kalau ada) dari laci meja ketua umum Aburizal?" ucapnya.

Bamsoet pun menyangsikan isi surat itu. Menurutnya, tidak ada pihak yang bisa memberikan kesaksian bahwa isi dalam perjanjian itu benar seperti kesepakatan dalam rapat harian terbatas di kantor Bakrie yang dihadiri antara lain Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum, dan Bendahara Umum Setya Novanto pada kepengurusan Munas Bali itu, tidak diubah.

"Apakah kita akan tetap membiarkan cara kotor seperti itu dalam berkompetisi dan berdemokrasi? Tidak bisakah kita bertarung secara ksatria, bermartabat, dan tidak saling menjatuhkan dengan cara-cara pengecut? Bukankah Partai Golkar terkenal sebagai tempatnya para petarung sejati dan bukan kumpulan ayam sayur?" tandasnya. (Ind/OL-5)