Perlu Sanksi Tegas bagi Kasus Politik Uang

ORGANISASI sayap Partai Hanura, DPP Satria Hanura, memandang masih banyak kelemahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015.

Salah satunya karena diabaikannya sejumlah materi dalam UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada yang kemudian direvisi menjadi UU No 8 Tahun 2015.

Menurut Wakil Ketua DPP Satria Hanura Frans Agung Mula Putra, salah satu yang mengemuka ialah setelah pilkada terjadi kekosongan hukum karena tidak adanya sanksi terhadap kasus-kasus politik uang dan jual-beli dukungan parpol.

"MK hanya menghitung selisih suara dalam sengketa. Seharusnya kalau memang terbukti melakukan politik uang, kepala daerah yang menang dibatalkan. Sanksi hukumnya enggak jalan," ujar Frans di Kantor DPP Satria Hanura, Jakarta Selatan, kemarin (Jumat, 11/3).

Mengutip data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Frans menyebut terdapat banyak kasus politik uang yang terjadi, tapi tidak bisa diproses. Di antaranya di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 75 kasus, Kabupaten Ogan Ilir 55 kasus, Kabupaten Wonosobo 40 kasus, Kota Dumai 32 kasus, Kabupaten Labuhan Batu Selatan 29 kasus, dan Provinsi Bengkulu sebanyak 28 kasus.

Hal lain yang patut dicermati ialah soal pasangan calon tunggal. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 membolehkan suatu daerah cuma ada satu pasangan ca-lon. Namun, ketentuan terkait calon tunggal itu belum diatur di UU No 8 Tahun 2015.

"Berdasarkan pengalaman Pilkada 2015 lalu ada beberapa daerah yang calonnya tunggal, yakni Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara," kata dia.

Ketua Umum DPP Satria Hanura Williem Tuhumury mengatakan, dalam proses rekomendasi dan dukungan terhadap calon atau pasangan calon pada pilkada 2017 mendatang, pihaknya akan patuh dan mendukung penuh keputusan DPP Partai Hanura.

"DPP Satria Hanura mendukung calon gubernur, wali kota, dan bupati yang beriman, berkarakter, serta memiliki budaya toleransi yang tinggi. Kita dorong semua kader maju sebagai kandidat," tandasnya.(Deo/P-2)