Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo diagendakan akan menyampaikan pidato kenegaraan sebanyak dua kali. Pidato pertama akan dibacakan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta sidang bersama DPR dan DPD.
Sidang akan digelar di Gedung Nusantara, Jumat (14/8) pagi.
Berdasarkan jadwal yang ada, acara dimulai pukul 09.00 WIB dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baca juga: Pimpinan MPR Menanti Harapan dari Pidato Presiden
Sidang tahunan ini akan dibuka Ketua MPR Bambang Soesatyo. Setelahnya, Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraannya.
Pidato ini dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato HUT Kemerdekaan RI ke-75. Pidato ini akan yang disiarkan di saluran TV Nasional.
Pada pukul 14.00 WIB, Jokowi akan kembali berpidato. Ia akan menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2021.
Setelahnya, Jokowi akan menyampaikan RUU tentang APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Dilanjutkan dengan penyampaian RUU tentang APBN 2021 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya serta surat permintaan pertimbangan dari ketua DPR kepada DPD.
Acara akan selesai pukul 15.37 WIB. Sidang ini akan ditutup dengan pembacaan doa dan lagu Kebangkitan Indonesia Raya. (OL-1)
WAKIL Presiden RI keenam Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno membacakan dan menyerahkan Maklumat Presidium Konstitusi kepada perwakilan anggota MPR, Jumat, 10 November 2023.
Pengamat menilai pidato Persiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR tidak memaparkan hal-hal substansif.
Rizal Ramli mengatakan pernyataan Presiden terkait Indonesia Maju tidak sesuai kenyataan di lapangan.
Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh kuartal terakhir sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5%.
Presiden RI Joko Widodo meminta kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pidato Jokowi dinilai minim menyinggung soal isu lingkungan. Padahal, di DKI Jakarta saat ini isu polusi udara sedang sangat santer diberitakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved