Jalur Independen Terobos Hambatan Parpol

PARTAI politik tidak perlu menunggu sampai batas waktu terakhir untuk menentukan calon yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah (pilakda). Selain rentan memunculkan praktik politik transaksional, kebiasaan semacam itu sesungguhnya hanya mengakomodasi kepentingan elite parpol.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila banyak calon yang menempuh jalur perseorangan (independen) karena pencalonan melalui parpol atau gabungan parpol harus melewati banyak hambatan.

Pandangan itu dikemukakan pengamat politik dari UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, terkait dengan tudingan bahwa langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju melalui jalur independen merupakan tindakan deparpolisasi.

Menurutnya, Ahok dan Teman Ahok tidak pernah menegasikan parpol. Apa yang mereka lakukan hanyalah sebuah keberanian untuk keluar dari keniscayaan didikte oleh parpol. "Bukan deparpolisasi. Ini cuma soal entry. Pilkada serentak kan diperbolehkan jalur independen. Tidak perlu terlalu reaktif. Ini justru bagian dari kritik terhadap eksistensi parpol yang dalam proses candidacy sering kali menunggu injury time untuk cari yang terbaik," paparnya dalam sebuah diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta, kemarin.

Skema pencalonan kepala daerah yang dipakai parpol, kata dia, nyaris selalu mempertimbangkan tiga hal yang elitis. Pertama, kemungkinan raihan suara. Kedua, besaran biaya pertarungan. Ketiga, keuntungan yang bisa didapat dari kekuasaan yang diraih.

Berdasarkan pengalaman selama ini, ungkapnya, mayoritas parpol bertransaksi dengan bakal calon. Selanjutnya, bakal calon pun hanya memanfaatkan parpol sebagai tunggangan politik menuju kursi kepala daerah. "Ini yang membuat politik menjadi high cost," cetusnya.

Sementara itu, pakar ilmu hukum tata negara, Refly Harun, menilai langkah Ahok sangat rasional untuk menjaga hak demokrasinya karena bukan tidak mungkin hak tersebut hilang apabila melalui jalur partai politik. (Kim/Cah/P-3)