Yusril: Sulit Membayangkan Demokrasi Tanpa Parpol

BAKAL calon gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra mengaku sulit membayangkan demokrasi tanpa keberadaan partai politik. Sebagai salah seorang yang mengusulkan penguatan peran parpol, Yusril menolak adanya deparpolisasi.

Yusril menceritakan, ketika memasuki masa reformasi pada tahun 1999, ia sempat membayangkan, bahwa dengan berakhirnya keterlibatan TNI ke dalam politik, maka alternatifnya adalah harus memperkuat kelembagaan partai politik. Saat itu, ia pun Presiden BJ Habibie untu menyusun Rancangan Undang-undang Partai Politik.

"Tugas itu saya selesaikan dan dijadikan landasan berdirinya parpol di era reformasi," ucap Yusril, dalam keterangan persnya yang diterima, Kamis (10/3).

Menurut Yusril, meski parpol tidak sempurna, Indonesia sebagai negara demokrasi sangat membutuhkan peran parpol. Keberadaan parpol dinilai dapat mengelompokan segala aliran kehendak dan aspirasi dalam masyarakat Indonesia yang beragam.

"Partai juga menjadi sarana untuk mencari pemimpin, dan melalui partai itulah ada kompetisi dan perjuangan politik yang sehat. Sulit membayangkan ada negara demokrasi tanpa partai," kata dia.

Isu deparpolisasi mencuat setelah Basuki Tjahaja Purnama memutuskan untuk maju pada Pilkada DKI 2017 lewat jalur independen. Yusril mengatakan, pilihan pria yang akrab disapa Ahok itu, tidak sepenuhnya salah. Apalagi, Mahkamah Konstitusi memang memberikan peluang munculnya calon perorangan dalam pemilihan untuk pengisian jabatan eksekutif di daerah.

Kendati demikian, keputusan MK, lanjut Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu, tidak dapat diterapkan untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Untuk dua hal tersebut, parpol masih dibutuhkan.

"Karena itu, kalau ada yang ingin memanfaatkan bolehnya muncul calon perorangan, sebagaimana diatur oleh Undang-undang, bisa saja, tanpa harus mendeskreditkan partai politik,"

Ia menambahkan, untuk itu, setiap orang yang berniat maju dalam pemilihan kepala daerah, baik lewat jalur independen maupun parpol perlu menjaga dan mengoptimalkan peranan partai dalam mengawal berjalanannya demokrasi di tanah air.

Sebelumnya ungkapan deparpolisasi disebutkan oleh Sekretaris DPD PDIP DKI Prasetyo Edi Marsudi. Pras menuturkan langkah kepala daerah maju dalam pilgub kental dengan nuansa deparpolisasi. Hal ini diucapkan setelah Ahok mengumumkan maju dari jalur independen.

"Deparpolisasi merugikan parpol. Bukan hanya PDI Perjuangan yang terkena imbasnya. Semua parpol bisa tergerus deparpolisasi," kata Pras, Selasa 8 Maret. (OL-1)