Pesan Boleh Nakal dalam Empat Pilar

OESMAN Sapta Odang, Wakil Ketua MPR, dengan batik lengan panjang berwarna merah marun, berpidato di mimbar di depan ratusan siswa. Sejumlah candanya menarik para siswa untuk menyimak.

Oesman menjadi tamu utama dalam ajang bertajuk Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara, Bersama MPR RI dengan SMA Labschool Jakarta, di kampus sekolah tersebut, Selasa (8/3).

Tema acara jelas terpampang di spanduk yang terpasang tepat di belakang mimbar. Oesman memanggil siswa dan bertanya apa peran dari Empat Pilar MPR. Semua pertanyaan itu dijawab lancar sang siswa sesuai dengan isi spanduk.

Pendiri OSO Group itu lantas beranjak ke topik narkoba dan kemudahan mendapatkan informasi di dunia maya yang bisa menjurus pada terorisme. Tidak ketinggalan, ia meminta komunikasi aktif dua arah antara guru dan siswa dalam menangkal pengaruh dua hal itu.

"Saya dulu nakal, tapi jangan nakal (dengan menggunakan) narkoba. Kenakalan remaja anak sekolah menjadi perhatian guru-guru. Sebagai seorang guru kadang kesal, tetapi rindu dengan kenakalan anak-anak," ucap Oesman.

Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Daerah itu mantap menyarankan masuknya Empat Pilar MPR dalam kurikulum."Siswa ialah alat pertahanan terakhir kita dalam memperkuat rasa kebangsaan. Bahkan seharusnya dari dasar (diberikan) agar dapat dipahami soal empat pilar itu," ucap Oesman.

Tajuk 'Sosialisasi Empat Pilar MPR' ialah efek pembatalan frasa 'Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara' dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pembatalan dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014.

Pemilihan tajuk itu sempat masih menimbulkan perdebatan karena dianggap menyamakan posisi Pancasila dengan tiga pilar lainnya. Padahal, Pancasila ialah filosofi berbangsa dan dasar negara sehingga posisinya lebih tinggi.

Namun, Wakil Ketua MPR saat itu, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan terminologi 'pilar' dalam slogan 'Empat Pilar MPR' bermakna hal pokok, bukan penyangga bangunan yang berdiri sejajar.

Perdebatan meredup. Program sosialisasi yang disebut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menelan dana Rp53,966 miliar (2012) itu tetap berjalan dengan merek lama.(P-1)