DPR Tuntaskan 3.172 DIM Ciptaker

BADAN Legislasi (Baleg) DPR telah menuntaskan 3.172 daftar inventaris masalah (DIM) RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Pembahasan ribuan DIM tersebut dituntaskan dalam sidang yang dilakukan di tengah masa reses DPR.

Menurut Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, saat ini tersisa 3.480 DIM yang harus diselesaikan Baleg dalam pembahasan RUU Ciptaker. Pembahasan mungkin akan berlangsung cepat karena 1.430 DIM di antaranya hanya bersifat perubahan redaksional.

Dalam sidang pembahasan, Supratman menegaskan Baleg telah menyepakati empat hal terkait dengan omnibus law ciptaker. Pertama, substansi kata izin yang tertuang dalam DIM akan diganti menjadi perizinan berusaha.

Hal itu dilakukan untuk semakin mempermudah integrasi kelompok kategori perzinan berusaha. DIM pembahasan kelompok kategori perizinan berusaha berjumlah 251 DIM.

Kedua, Baleg menyepakati konversi kelompok kewenang an teknis menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terdapat 371 DIM yang membahas hal tersebut. Supratman menegaskan Baleg akan segera mengambil keputusan politik terkait dengan hal itu.

“Jumlahnya ada 371 DIM. Semua kewenangan teknis menteri, kepala kementerian atau lembaga, kepala daerah diganti jadi kewenangan pemerintah pusat,” paparnya.

Ketiga, Baleg juga menyepakati DIM konversi peraturan pelaksanaan yang sebelumnya diuatur melalui peraturan daerah dan peraturan menteri disatukan menjadi peraturan pemerintah. Total terdapat 201 DIM yang nantinya akan dibahas Baleg untuk klaster itu.

“Kelompok keempat, DIM yang cakupannya terkait penyidik PNS, sebanyak 464 DIM yang kita sudah putuskan. Jadi, tadinya penyidikan semua oleh penyidik PNS, tapi kita kembalikan kepada norma UU existing yang ada sekarang.’’ (Uta/Pro/P-1)