Ceramah Kebencian Bisa Picu Konflik

KEPALA Polri Jenderal Badrodin Haiti mengakui kini banyak ceramah agama yang mengandung unsur kebencian. Ceramah seperti itu berpotensi dan juga bisa menjadi penyebab konflik.

Badrodin menyebut ada anggotanya yang bisa tegas dan paham soal agama. Namun, ia mengakui ada sebagian yang tidak paham dan terkadang menemui jalan buntu ketika harus menangani konflik berbasis agama.

"Polisi kalau harus debat soal agama, pasti kalah sama mereka yang paham atau yang sudah sekelas ulama, misalnya. Nah, yang bisa tangani kan harusnya tokoh agama," kata Badrodin.

Karena itu, Badrodin meminta agar pemerintah bisa mengedukasi masyarakat agar mengerti bahwa ada konstitusi yang harus dijunjung tinggi. Pemerintah juga harus bisa memikirkan bagaimana cara menyinergikan agama dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan Kapolri itu tidak ditampik Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'thi. Meski demikian, Abdul meminta pernyataan tersebut tidak perlu terlalu sering diungkap ke publik. Menurutnya, polisi bisa menindak jika ada ceramah agama yang bernada kebencian dan hasutan jika ditemukan bukti yang kuat.

Pasalnya tidak ada ruang publik yang tidak tersentuh oleh hukum termasuk rumah ibadah ketika ada ceramah yang bernada kebencian terhadap suatu kelompok. "Kalau di situ berisi ujaran kebencian, penghasutan, bisa diambil tindakan kalau ada fakta-fakta yang kuat. Langsung saja polisi bertindak, polisi punya kewenangan untuk melakukan tindakan itu," ujar Abdul.

Polisi juga bisa melakukan klarifikasi terhadap penceramah yang diduga melakukan ujaran kebencian, apakah berceramah sesuai dengan koridor agama atau hanya pernyataan lepas. Namun, Abdul mengakui ujaran kebencian berkedok agama masih berada dalam wilayah abu-abu.

Ia mencontohkan jika ada penceramah yang mengajak umat untuk tidak memilih pemimpin jika tidak seagama, hal itu masih jadi perdebatan. Meskipun ajakan itu bernada hasutan, nyatanya di dalam kitab suci memang dianjurkan seperti itu.

Untuk itu, perlu ada pembinaan yang intensif dari pemerintah melalui Kementerian Agama dengan memaksimalkan ditjen bimbingan masyarakat setiap agama. Selain itu, ormas keagamaan seperti Dewan Masjid Indonesia dalam menyeleksi penceramah harus berperan lebih aktif dan selektif.

"Problemnya tidak ada pembinaan oleh pemerintah, termasuk ormas-ormas keagamaan. Gejala sekarang agama dimaknai sempit dan disalahgunakan untuk kepentingan politik," jelas Abdul.

Sepotong-potong
Tokoh Nasrani Romo Benny Susetyo menambahkan, masih maraknya ujaran kebencian disebabkan pemahaman para penceramah yang sepotong-potong terhadap agama dan isu global yang tengah terjadi seperti perang antara Palestina dan Israel yang seolah-olah perang antara umat beragama.

Ia menilai saat ini Kemenag belum bekerja maksimal dalam menangkal isu-isu yang berkaitan dengan agama. "Itu bisa diatasi dengan pemerintah secara aktif memberi pencerahan agar informasi tidak ditelan mentah-mentah. Kemenag harus maksimal menangkal isu-isu keagamaan," tutupnya.(Beo/P-2)