Jalur Independen Konstitusional

KEPUTUSAN Basuki Tjahaja Purnama mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur DKI melalui jalur independen pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 sempat dinilai sebagai upaya pengurangan peran parpol (deparpolisasi).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengemukakan penilaian itu. Menurut Sekretaris DPD PDIP Jakarta itu, pengajuan calon kepala daerah dari jalur independen merupakan bentuk deparpolisasi.

"Deparpolisasi merugikan parpol. Bukan hanya PDIP yang akan terkena imbasnya, semua parpol juga bisa tergerus deparpolisasi," kata Prasetyo, Selasa (8/3).

Sehari sebelumnya, Ahok mengumumkan keputusan maju lewat jalur independen dalam Pilkada DKI 2017 berpasangan dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono. Dengan keputusan itu, Ahok tidak lagi akan berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat, kader PDIP, wakil gubernur saat ini. Isu deparpolisasi pun mencuat setelah itu.

Akan tetapi, anggapan yang diembuskan Prasetyo itu ditepis pakar ilmu hukum tata negara sekaligus pendiri Sidin Constitution Law Office, Irmanputra Sidin. Menurut Irman, jalan independen dalam pemilihan kepala daerah tidak akan memunculkan deparpolisasi. Itu juga tidak bertentangan dengan konstitusi.

"Calon (pasangan kepala daerah) independen konstitusional selama dukungan itu diberikan kepada pasangan calon, bukan personal," terang Irman, kemarin (Rabu, 9/3).

Irman berpendapat jalur independen menjadi alternatif akibat sikap parpol yang tidak mampu melahirkan pemimpin dan hanya membebek kepada figur kuat. Bukan hanya konstitusional, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menilai jalur independen pilihan Ahok menjadi terobosan.

Keberanian Ahok, petahana yang dilirik banyak parpol, untuk lebih jalur independen justru dapat ditiru daerah lain. "Artinya, ini bisa menjadi pendidikan politik bahwa kandidat dan parpol menjadi sederajat. Tidak seperti kemarin-kemarin, kandidat dan partai ada ketergantungan sehingga muncul mahar dan bagi-bagi jabatan," tandas pengamat yang populer disapa Toto itu.

Namun, keputusan memilih maju melalui jalur nonparpol bukannya tanpa risiko. Secara psikologis, sambung Toto, hubungan legislatif-eksekutif dapat 'memanas'. Kemunculan isu deparpolisasi, diakui ataupun tidak, bisa mencerminkan hal itu.

Namun, menurut Ahok, itu tidak sepenuhnya benar. Ahok menepis kekhawatiran bahwa keputusan dia maju lewat jalur independen mengurangi kualitas dan peran parpol atau terjadi deparpolisasi. Apalagi jalur independen payung hukumnya dibuat anggota parpol.

"Mana ada deparpolisasi karena independen? Independen kan ada karena undang-undang. Undang-undang yang buat siapa? Anggota DPR dan mereka dari parpol, kan? Bukan relawan," tegas Ahok, Selasa (8/3).

Di lain sisi, meskipun maju melalui jalur independen, Ahok juga tetap didukung parpol. Jauh sebelum Ahok mengumumkan keputusan maju melalui jalur independen, Partai NasDem sudah menyatakan dukungan penuh kepada Ahok. Dukungan tetap berlaku meskipun Ahok lantas maju melalui jalur independen.

NasDem bahkan membentuk Muda Mudi Ahok untuk membantu Teman Ahok mengumpulkan 1 juta KTP dukungan bagi Ahok.

Inisiator sekaligus juru bicara Teman Ahok, Singgih Widyastomo, menyatakan pihaknya akan melakukan operasi door to door untuk verifikasi ulang suara yang masuk dari formulir Teman Ahok yang sudah terkumpul 770 ribu suara. "Akan ada relawan mendatangi kediaman warga guna mengetahui apakah warga menyetujui cawagub Heru bersama Ahok maju dalam pilkada melalui jalur independen."(Put/Nur/Nov/Nel/X-7)