70% Kepala Daerah Gagap Kelola Anggaran

SEKITAR 70% hingga 80% ­kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak 2015 ialah pasangan baru atau ­bukan petahana. Mereka belum berpengalaman dalam mengelola anggaran sehingga berpotensi dimanfaatkan birokrat dan legislatif (DPRD) untuk memasukkan proyek dalam penyu­sunan anggar­an, terutama saat penyusun­an perubahan APBD 2016.

"Dari legislatif, mereka yang nakal bisa kongkalikong untuk memasukkan proyek atau program dalam penyusunan anggaran. Sementara itu, teman-­teman birokrasi memainkan pengadaan barang dan jasa. Anggarannya dibuat besar, tapi implementasinya minim," ungkap Sekretaris Jendera­l Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto, dalam diskusi bertema Meng­inspirasi kepala daerah baru mewujudkan good govern­ance tata kelola APBD yang transparan, akuntabel, dan prorakyat, di Jakarta, kemarin.

Menurut Yuyuk, selama ini pembahasan dan penye­tujuan anggaran antara DPRD dan eksekutif (kepala daerah) dilakukan tertutup sehingga membuka deal-deal supaya anggaran yang disusun pemerintah daerah disetujui DPRD. "Kita tahu tiba-tiba APBD sudah diketuk. Potensi memasukkan proyek siluman lebih besar," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo mengakui ­pertama kali menjabat kepala daerah terpilih, seperti berada dalam berantara birokrasi tanpa kecakapan pengelolaan anggaran. Ia pun belajar dari kepala daerah lain yang sukses ­melakukan tata kelola ­pemerintahan yang bersih.

"Sistem yang sudah bagus di suatu daerah bisa ditiru asal ada komitmen dari pemdanya," ucap Yoyok.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan ada sanksi politik bagi kepala daerah yang tidak mempraktikkan tata kelola good governance. Dengan pengelolaan anggaran bersih, kepercayaan rakyat dapat terbangun. (Ind/P-3)