Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan ancaman perombakan (reshuffle) kabinet yang diungkapkan Presiden Joko Widodo merupakan peringatan keras kepada para menteri untuk mengambil langkah luar biasa dalam menangani krisis.
Pasalnya, sejumlah menteri dinilai bekerja tak sesuai ekspektasi Presiden dalam menangani pandemi covid-19.
"Presiden beberapa kali mengatakan ini dan masih ada beberapa di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan beliau. Maka penekanaan saat ini lebih keras agar persoalan covid-19 pendekatan kesehatan sebagai prioritas, dan pendekatan sosial-ekonomi serta keuangan betul-betul bisa terakselerasi dengan baik dan cepat," ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6).
Moeldoko menyatakan Presiden melihat sejumlah sektor kinerjanya masih lemah di tengah situasi krisis saat ini. Sektor pertama ialah kesehatan yang minim serapan anggaran yakni 1,53%. Padahal, ucap Moeldoko, anggaran senilai Rp75 triliun sudah disiapkan untuk penanganan wabah yang antara lain pembayaran pengobatan pasien dan insentif tenaga medis.
"Kenyataannya ada sektor yang masih lemah. Sektor kesehatan dana yang besar baru terserap 1,53%. Memang kita dalami ada persoalaan yg perlu dikomunikasikan seperti sinergi BPJS, pemda, dan Menkes. Kedua, persoalaan pendataan para tenaga medis (untuk insentif) karena ini tidak boleh salah sasaran. Ketiga soal regulasi yang lama. Regulasi itu bisa digunakan saat normal tapi saat tidak normal ini harus diambil langkah perbaikan dan menteri sudah mengambil langkah itu," ujar Moeldoko.
"Hal-hal seperti ini akan menjadi penghambat menteri untuk bekerja. Tapi sekali lagi persoalannya bagaimana cara-cara baru untuk siasati perlu dilakukan," imbuh Moeldoko.
Sektor lainnya yang disoroti Presiden ialah bantuan sosial (bansos) yang masih memiliki persoalan mengenai data penerima. Kemudian, ada pula persoalan stimulus untuk UMKM yang terhambat.
"Persoalannya rakyat harus bisa menjalankan kehidupan secara baik, dengan ketersediaan makanan yang cukup. Maka bansos diberikan, jaring pengaman sosial jangan sampai terlambat," ujar Moeldoko.
Ketiga, ucap Moeldoko, Presiden juga memberikan perhatian agar roda perekonomian khususnya dunia usaha bisa berjalan kembali. Presiden Jokowi juga mewanti-wanti agar pengangguran akibat pandemi dihindari melalui kebijakan-kebijakan.
"Dunia usaha harus bisa menjalankan usahanya dengan baik. Agar UMKM tidak ada lagi PHK, koorporasi juga tidak PHK, agar tidak terjadi pengangguran. Itu strategi besarnya. Semua menteri harus menuju ke sana jangan berpikir ke mana-mana tapi hanya untuk membantu Presiden," pungkas mantan Panglima TNI itu. (OL-8)
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didorong melakukan perombakan jajaran menteri dan kepala lembaga di sisa masa pemerintahan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masih sibuk menangani sejumlah kepentingan Indonesia di luar negeri di tengah isu banyaknya menteri yang diisukan mundur dari Kabinet Jokowi
Salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang belakangan ini diisukan mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy telah mengajukan surat pengunduran diri pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
CUTI bagi pejabat negara, termasuk menteri atau pejabat setingkat menteri, saat melakukan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 perlu diatur ulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved