Program Nawa Cita Dikendalikan

KANTOR Staf Presiden (KSP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menandatangani kesepakatan strategis perencanaan program prioritas 2017.

Keduanya bersinergi untuk mendorong perencanaan dan pengendalian sembilan program prioritas atau Nawa Cita.

"Pemerintahan satu boleh ganti ke pemerintahan lain, tetapi visi pemerintahan satu ke yang lain tidak kelihatan, sehingga ada problem di perencanaan. Presiden baru biasanya punya visi misi dan janji politik ke masyarakat, tapi gagal diakomodasi dalam program pemerintahan. Akibatnya, warna pemerintahan satu dengan yang lain tidak jauh berbeda, sehingga ada pertanyaan untuk apa pemilihan presiden baru," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di kantornya, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (3/3).

Teten kemudian membandingkan hal tersebut dengan kondisi di Amerika, yang perbedaan program satu pemerintahan dengan pemerintahan berikutnya tampak nyata.

Hal itu terutama dalam pelaksanaan program di bidang ekonomi, pertahanan, dan kebijakan luar negeri.

"Presiden Jokowi dalam kampanyenya punya visi yang dibungkus konsep Nawa Cita. Tapi implementasinya mengalami persoalan karena menyangkut masalah anggaran, realitas program yang berjalan, dan ditambah persoalan politik di DPR," tandasnya.

Oleh karena itu, ia berharap sinkronisasi dapat dilakukan terutama dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP) pada 2017 mendatang.

"Tugas kita berdua, bagaimana Nawa Cita jadi bagian dari RPJMN dan RKP. Selama ini Presiden tiap kali ketemu masyarakat selalu ditanya, kok ini belum dijalankan? Padahal seharusnya program-program itu direspons lewat kebijakan," paparnya.

Program prioritas

Menurut Teten, ada 12 program prioritas yang disepakati Presiden Jokowi untuk menjadi program yang terintegrasi.

Program prioritas itu, antara lain program ketahanan pangan, poros maritim, pembangunan Papua, ketahanan energi, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pembangunan desa, serta reformasi agraria dan pangan.

"Kita coba untuk tahun ini, tentu akan dioptimalisasi anggaran di K/L (kementerian dan lembaga), ada adjustment (penyesuaian) program itu termasuk juga dana pinjaman. Akan diikuti siklus pembangunan saat ini, walau nanti pemerintah juga harus menunggu APBN-P untuk perubahan dan penyesuaian itu."

Di tempat yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan Presiden Jokowi menaruh harapan agar fungsi Bappenas bisa kembali diperkuat.

"Supaya Bappenas bisa merencanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai program prioritas Presiden," ujar Sofyan.

Rencana itu, ujar Sofyan, akan dimulai pada anggaran 2017 nanti, yaitu pemerintah akan memperkenalkan perencanaan pembangunan yang sifatnya holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial.

Ia mencontohkan dalam pembangunan holistik misalnya untuk pembangunan Papua, Bappenas akan mengalokasikan anggaran kepada semua kementerian yang terlibat langsung dalam pembangunan tersebut.

Sementara itu, untuk pembangunan tematik, misalnya dalam pewujudan swasembada atau kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan didekati dengan alokasinya ke kementerian terkait pangan dan lainnya yang terlibat supaya dana itu digunakan mencapai tematik tersebut.

"Terintegrasi itu tidak terpisah-pisah. Kemudian spasial, misalnya kita bikin sawah di kabupaten A, irigasinya ialah yang mendukung peningkatan sawah tersebut," paparnya. (X-6)